Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Akan Segera Berlaku, Ini Rincian Kenaikan Tarif Royalti Minerba

SELASA, 25 MARET 2025 | 14:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tarif royalti di sektor mineral dan batu bara (minerba) akan segera diundangkan. 

Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menegaskan regulasi dalam format peraturan pemerintah (PP) sudah rampung. Dalam merumuskan formulasi, Kementerian ESDM telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. 

Tri Winarno mengatakan, besaran penyesuaian tarif royalti minerba akan sesuai dengan usulan yang sudah disampaikan oleh kementerian dalam konsultasi publik pada 8 Maret 2025 lalu.


“Sama (besaran tarif royalti yang baru dengan paparan saat konsultasi publik)," kata Tri Winarno,  di kantor Kementerian ESDM, Senin 24 Maret 2025.

"Sebetulnya naiknya itu ya antara 1,5 persen, 2 persen, 3 persen," jelasnya. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa besaran kenaikan tarif royalti minerba akan berada di rentang 1,5 persen hingga 3 persen. Bahlil mengatakan penyesuaian tarif royalti minerba yang baru akan selaras dengan perkembangan harga komoditas pertambangan.

Menrut Bahlil, usulan kenaikan royalti minerba dari Kementerian ESDM didasari oleh tujuan pemerintah dalam mengoptimasi sumber-sumber baru pendapatan negara, termasuk dari sektor pertambangan emas, nikel, batu bara, dan komoditas lainnya; beserta produk turunannya.

Kenaikan tarif royalti minerba tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kementerian ESDM.

Berikut, rincian usulan kenaikan tarif royalti minerba yang dipaparkan dalam diskusi publik pada 8 Maret 2025. 

1. Batu bara, tarif royalti diusulkan naik 1 persen untuk harga batu bara acuan (HBA)

2. Nikel, tarif progresif naik mulai 14 persen - 19 persen menyesuaikan harga mineral acuan (HMA)

3. Nickel matte, tarif progresif diusulkan naik 4,5 persen - 6,5 persen menyesuaikan HMA sementara windfall profit dihapus 

4. Feronikel, tarif progresif akan naik mulai 5 persen - 7 persen menyesuaikan HMA

5. Nickel pig iron, tarif progresif naik mulai 5 persen  -  7 persen menyesuaikan HMA

6. Bijih tembaga, tarif progresif akan naik mulai 10 persen - 7 persen menyesuaikan HMA

7. Konsentrat tembaga, tarif progresif akan naik mulai 7 persen - 10 persen menyesuaikan HMA

8. Katoda tembaga, tarif progresif akan mulai 4 persen - 7 persen menyesuaikan HMA

9. Emas, tarif progresif akan naik 7 persen - 16 persen menyesuaikan HMA

10. Perak, tarif royalti akan naik sebesar 5 persen dari sebelumnya 3,25 perse

11. Platina, tarif royalti akan naik 3,75 persen dari sebelumnya hanya 2 persen

12. Logam timah, tarif royalti naik mulai 3 persen - 10 persen menyesuaikan harga jual timah dari sebelumnya

Kementerian ESDM juga juga mengusulkan penambahan tarif PNBP baru dari sejumlah komoditas pertambangan yang sebelumnya tidak dikenai royalti dalam PP No. 26/ 2022, yaitu 

1. Intan, dalam usulan baru iuran tetap untuk kontrak karya (KK) tahap eksplorasi untuk Intan sebesar Rp30.000 dan tahap eksploitasi/OP sebesar Rp. 60.000, dan iuran produksi/royalti single tariff sebesar 6,5 persen.
2. Perak Nitrat, dalam usulan terbaru, iuran royalti single tariff perak nitrat dikenakan sebesar 4 persen.
3. Logam Kobalt, dalam usulan terbaru iuran royalti single tariff logam kobalt dikenakan sebesar 1,5 persen.
4. Kobalt sebagai produk ikutan dalam nickel matte, dalam usulan terbaru iuran royalti single tariff dikenakan sebesar sebesar 2 persen.
5. Perak dalam konsentrat timbal, dalam usulan terbaru iuran royalti single tariff dikenakan sebesar sebesar 3,25 persen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya