Pembiayaan JETP Tetap Berlanjut Sokong Proyek Transisi Energi

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program pembiayaan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership-JETP) masih akan tetap berlanjut.

Hal itu disampaikan Airlangga usai memimpin Rapat Koordinasi terkait JETP bersama perwakilan negara mitra di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

“Saya sampaikan bahwa pihak Jerman dan Jepang telah menyatakan komitmennya untuk tetap menjadi Co-Lead dari JETP walaupun Amerika Serikat telah menyatakan mengundurkan diri. Targetnya adalah untuk mendukung transisi energi di Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat,” jelas Airlangga dikutip dalam akun Instagram pribadinya.

Lanjut dia, pemerintah memastikan tidak ada perubahan komitmen terkait pendanaan di mana Indonesia tetap akan mendapatkan senilai 20 miliar Dolar AS atau setara Rp330 triliun (kurs Rp16.500).

“Saya tegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030 sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43 persen apabila mendapat dukungan pendanaan internasional,” jelasnya lagi.

Ekonom senior ini menyebut untuk mencapai target, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

“Dari implementasi JETP ini, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan komitmen 1,1 miliar Dolar AS, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, 45 proyek menerima hibah sebesar 233 juta Dolar AS,” bebernya.

Selain itu, International Partners Group (IPG) juga mengamankan jaminan sebesar 1 miliar dolar AS melalui multilateral development banks guarantee untuk mempercepat proyek-proyek transisi energi bersih.

Selanjutnya, masih kata Airlangga, pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. 

“Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong dan pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital, dan para stakeholder bisa mengakses dan secara berkala akan dilakukan koordinasi,” pungkasnya.