Koperasi Desa Merah Putih Tak Akan Geser BUMDes

Pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih diyakini akan menjadi stimulus bagi pemerintah desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.  

Dalam rangka mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Koperasi gencar melakukan sosialisasi, salah satunya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi pelengkap keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka pemerintah desa mengakselerasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

"Jadi nanti kita harapkan Kopdes yang merupakan milik masyarakat dapat bahu-membahu membangun ekonomi kerakyatan," kata Budi Arie dalam sosialisasi teknis pembentukan Kopdes Merah Putih dengan Apkasi secara hybrid, Senin 24 Maret 2025.

Hadir dalam sosialisasi ini Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan seluruh Eselon I Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Budi optimis dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah tingkat desa, visi untuk membesar usaha BUMDes dan Kopdes dapat berjalan dengan baik.

Diharapkan kedua entitas ini dapat bersama-sama berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan memangkas kemiskinan ekstrim yang terjadi di desa.

"Setiap desa itu punya keunikan, yang pasti Kopdes ini tujuannya untuk memangkas rantai kemiskinan ekstrim di desa, memberantas tengkulak atau rentenir dan pinjol yang menyengsarakan masyarakat di desa,” kata Budi Arie.

Dalam hitung-hitungan kasar, apabila dari 80.000 desa terdapat satu Kopdes Merah Putih dengan dana kelolaan hingga Rp5 miliar per Kopdes, maka terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar di desa.

Hal inilah yang menjadi alasan mengapa program pembentukan Kopdes Merah Putih perlu diwujudkan karena desa dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Maka itu tugas kita semua adalah menggerakkan kesadaran warga desa untuk berkoperasi, dari atas (pemerintah) sudah ada political will maka dari bawah (masyarakat) harus ada gairah (berkoperasi),” tandas Menkop.