Berita

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting/Repro

Politik

Polri Bakal jadi Lembaga Superbody

MINGGU, 23 MARET 2025 | 12:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polri disebut lebih kaya dibanding dengan TNI secara anggaran. 

Hal itu disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up berjudul "Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri & RUU TNI".

Bahkan, kata Ginting, Polri akan menjadi lembaga superbody karena bisa masuk ke semua lini di kementerian/lembaga, hingga pemerintahan.


"Selama di dalam ketatanegaraan kita hubungan itu tidak equal antara TNI dan Polri, maka di situ juga akan terjadi bentrokan. Kenapa tidak equal? Misalnya TNI dan Polri secara operasional di bawah Presiden. Tapi secara administrasi dan keuangannya tidak boleh berdiri sendiri," kata Ginting seperti dikutip RMOL, Minggu, 23 Maret 2025.

Ginting menjelaskan, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemehan) terkait dengan anggaran. Sedangkan Polri, bisa langsung minta uang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan itu hanya kuasa pemegang anggaran. Tapi Kapolri pemegang anggaran. Nah dia (TNI) kalau ada situasi darurat, nggak punya anggaran nih Panglima TNI, gayanya saja gitu kan," kata Ginting.

"Kalau TNI pemegang anggarannya Kementerian Pertahanan. Nah Polri sih nggak, pemegang anggaran, jadi langsung minta duit ke Kementerian Keuangan. Panglima TNI nggak bisa," sambungnya.

Apalagi, kata Ginting, anggaran Kemhan dibagi menjadi lima, yakni untuk Kemehan, Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, dan Mabesau.

"Misalnya, Polri Rp127 triliun, Kemhan Rp140-an triliun, tapi ini kan dibagi. Jadi polisi kaya raya. Jauh lebih besar anggarannya. Nah ini nggak kepantau," kata Ginting.

Ginting pun menyoroti soal Polri yang bisa masuk ke semua kamar di kementerian, bahkan bisa masuk ke pemerintahan.

"Maka saya bilang, kalau gitu, Fakultas Hukum dibubarkan saja, kemudian Program Studi Ilmu Pemerintahan, termasuk STPDN, IPDN, bubarkan saja. Karena (Polri) merambah ke mana-mana. Karena itu menurut saya, yang hal yang barangkali juga luput dari para aktivis, RUU Polri ini berpotensi menjadi polisi menjadi lembaga super bodi, berbahaya," pungkas Ginting.



Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

IKA BEM Nusantara Ajak Elemen Bangsa Dukung Program Ketahanan Pangan

Senin, 03 Agustus 2026 | 01:56

Bergerak Bersama Menuju Sila Kelima Pancasila

Senin, 03 Agustus 2026 | 01:30

TNI Tembus Medan Terjal Salurkan 2 Ton Logistik di Kabupaten Puncak

Senin, 03 Agustus 2026 | 01:09

Buka Turnamen Tenis Beregu

Senin, 03 Agustus 2026 | 00:42

531 Atlet Taekwondo Terbaik Asia Siap Bertarung Demi Kehormatan Negara

Senin, 03 Agustus 2026 | 00:24

Prabowo Harus Rombak Kabinet Buntut Tingkat Kepuasan Publik Melorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 00:04

Zanzabella Singgung "Si Ono" dan Rekaman CCTV: Pertengkaran Pasti Ada Sebabnya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 23:35

Pelaporan ESG Tahun 2026 Indonesia

Minggu, 02 Agustus 2026 | 23:05

Ustaz Novel: LGBT Bahaya Laten dengan Daya Rusak Luar Biasa

Minggu, 02 Agustus 2026 | 22:39

Tragedi KM Mutiara Sentosa 2: Keluarga Cemas Banyak Penumpang Tak Masuk Manifes

Minggu, 02 Agustus 2026 | 21:53

Selengkapnya