Berita

Ilustrasi gabah/Net

Bisnis

Harga Gabah di Bawah Standar Pemerintah, Petani di Lampung Kecewa

MINGGU, 23 MARET 2025 | 04:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang Hari Raya Idulfitri, petani padi di Lampung mengeluhkan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang tak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Indra, seorang petani di Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengungkapkan, harga GKP terus mengalami penurunan terutama saat panen raya.

"Standar harga GKP dari pemerintah itu Rp6.500 per kilogram, minggu lalu agen masih beli di harga Rp6.200-Rp6.300. Sekarang malah turun lagi, paling tinggi Rp6.000, bahkan ada yang hanya Rp5.800," ungkap Indra, dikutip RMOLLampung, Sabtu 22 Maret 2025.


Indra menjelaskan, alur penjualan gabah dari petani itu biasanya melalui tengkulak atau agen. Misalnya pabrik menerima harga Rp6.500, maka tengkulak perlu biaya transportasi dan cari untung, wajar kalau memberi harga di bawah itu.

“Kalau tengkulak kasih harga Rp6.200 artinya masih ada selisih Rp300 itu termasuk biaya transportasi dan keuntungan, tapi kalau di lapangan dibeli Rp6.000 bahkan di bawahnya artinya jauh dari yang ditetapkan pemerintah,” jelas Indra

Menurut Indra, anjloknya harga gabah ini membuat keuntungan petani menjadi menurun. Terutama karena biaya produksi yang tinggi, sedangkan momen untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal hanya saat musim penghujan.

Indra berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi agar harga tetap terjaga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak fasilitas pengering atau dryer.

"Masalah utama ada di pengeringan. Kalau ada lebih banyak dryer, Bulog selaku perusahaan yang diamanahkan untuk menyerap gabah petani bisa lebih leluasa menyerap gabah petani, dan juga jika ada dryer di sentra pertanian akan sangat membantu petani saat panen raya di musim penghujan, sehingga petani ada opsi untuk menyimpan dan menjualnya saat harga stabil," tambahnya.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang berharap mendapatkan keuntungan menjelang Lebaran. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga dan melindungi kesejahteraan petani.

“Pada akhirnya kami berharap supaya kebutuhan akan dryer diperbanyak baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dan kami berharap agar pemerintah benar-benar menutup impor pangan, karena sejatinya petani Indonesia mampu mewujudkannya, dengan syarat pemerintah mampu menjaga stabilitas harga saat panen raya,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya