Berita

Ilustrasi gabah/Net

Bisnis

Harga Gabah di Bawah Standar Pemerintah, Petani di Lampung Kecewa

MINGGU, 23 MARET 2025 | 04:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang Hari Raya Idulfitri, petani padi di Lampung mengeluhkan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang tak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Indra, seorang petani di Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengungkapkan, harga GKP terus mengalami penurunan terutama saat panen raya.

"Standar harga GKP dari pemerintah itu Rp6.500 per kilogram, minggu lalu agen masih beli di harga Rp6.200-Rp6.300. Sekarang malah turun lagi, paling tinggi Rp6.000, bahkan ada yang hanya Rp5.800," ungkap Indra, dikutip RMOLLampung, Sabtu 22 Maret 2025.


Indra menjelaskan, alur penjualan gabah dari petani itu biasanya melalui tengkulak atau agen. Misalnya pabrik menerima harga Rp6.500, maka tengkulak perlu biaya transportasi dan cari untung, wajar kalau memberi harga di bawah itu.

“Kalau tengkulak kasih harga Rp6.200 artinya masih ada selisih Rp300 itu termasuk biaya transportasi dan keuntungan, tapi kalau di lapangan dibeli Rp6.000 bahkan di bawahnya artinya jauh dari yang ditetapkan pemerintah,” jelas Indra

Menurut Indra, anjloknya harga gabah ini membuat keuntungan petani menjadi menurun. Terutama karena biaya produksi yang tinggi, sedangkan momen untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal hanya saat musim penghujan.

Indra berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi agar harga tetap terjaga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak fasilitas pengering atau dryer.

"Masalah utama ada di pengeringan. Kalau ada lebih banyak dryer, Bulog selaku perusahaan yang diamanahkan untuk menyerap gabah petani bisa lebih leluasa menyerap gabah petani, dan juga jika ada dryer di sentra pertanian akan sangat membantu petani saat panen raya di musim penghujan, sehingga petani ada opsi untuk menyimpan dan menjualnya saat harga stabil," tambahnya.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang berharap mendapatkan keuntungan menjelang Lebaran. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga dan melindungi kesejahteraan petani.

“Pada akhirnya kami berharap supaya kebutuhan akan dryer diperbanyak baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dan kami berharap agar pemerintah benar-benar menutup impor pangan, karena sejatinya petani Indonesia mampu mewujudkannya, dengan syarat pemerintah mampu menjaga stabilitas harga saat panen raya,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya