Berita

Ilustrasi gabah/Net

Bisnis

Harga Gabah di Bawah Standar Pemerintah, Petani di Lampung Kecewa

MINGGU, 23 MARET 2025 | 04:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang Hari Raya Idulfitri, petani padi di Lampung mengeluhkan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang tak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Indra, seorang petani di Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengungkapkan, harga GKP terus mengalami penurunan terutama saat panen raya.

"Standar harga GKP dari pemerintah itu Rp6.500 per kilogram, minggu lalu agen masih beli di harga Rp6.200-Rp6.300. Sekarang malah turun lagi, paling tinggi Rp6.000, bahkan ada yang hanya Rp5.800," ungkap Indra, dikutip RMOLLampung, Sabtu 22 Maret 2025.


Indra menjelaskan, alur penjualan gabah dari petani itu biasanya melalui tengkulak atau agen. Misalnya pabrik menerima harga Rp6.500, maka tengkulak perlu biaya transportasi dan cari untung, wajar kalau memberi harga di bawah itu.

“Kalau tengkulak kasih harga Rp6.200 artinya masih ada selisih Rp300 itu termasuk biaya transportasi dan keuntungan, tapi kalau di lapangan dibeli Rp6.000 bahkan di bawahnya artinya jauh dari yang ditetapkan pemerintah,” jelas Indra

Menurut Indra, anjloknya harga gabah ini membuat keuntungan petani menjadi menurun. Terutama karena biaya produksi yang tinggi, sedangkan momen untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal hanya saat musim penghujan.

Indra berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi agar harga tetap terjaga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak fasilitas pengering atau dryer.

"Masalah utama ada di pengeringan. Kalau ada lebih banyak dryer, Bulog selaku perusahaan yang diamanahkan untuk menyerap gabah petani bisa lebih leluasa menyerap gabah petani, dan juga jika ada dryer di sentra pertanian akan sangat membantu petani saat panen raya di musim penghujan, sehingga petani ada opsi untuk menyimpan dan menjualnya saat harga stabil," tambahnya.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang berharap mendapatkan keuntungan menjelang Lebaran. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga dan melindungi kesejahteraan petani.

“Pada akhirnya kami berharap supaya kebutuhan akan dryer diperbanyak baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dan kami berharap agar pemerintah benar-benar menutup impor pangan, karena sejatinya petani Indonesia mampu mewujudkannya, dengan syarat pemerintah mampu menjaga stabilitas harga saat panen raya,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya