Berita

Ilustrasi gabah/Net

Bisnis

Harga Gabah di Bawah Standar Pemerintah, Petani di Lampung Kecewa

MINGGU, 23 MARET 2025 | 04:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menjelang Hari Raya Idulfitri, petani padi di Lampung mengeluhkan harga Gabah Kering Panen (GKP) yang tak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

Indra, seorang petani di Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengungkapkan, harga GKP terus mengalami penurunan terutama saat panen raya.

"Standar harga GKP dari pemerintah itu Rp6.500 per kilogram, minggu lalu agen masih beli di harga Rp6.200-Rp6.300. Sekarang malah turun lagi, paling tinggi Rp6.000, bahkan ada yang hanya Rp5.800," ungkap Indra, dikutip RMOLLampung, Sabtu 22 Maret 2025.


Indra menjelaskan, alur penjualan gabah dari petani itu biasanya melalui tengkulak atau agen. Misalnya pabrik menerima harga Rp6.500, maka tengkulak perlu biaya transportasi dan cari untung, wajar kalau memberi harga di bawah itu.

“Kalau tengkulak kasih harga Rp6.200 artinya masih ada selisih Rp300 itu termasuk biaya transportasi dan keuntungan, tapi kalau di lapangan dibeli Rp6.000 bahkan di bawahnya artinya jauh dari yang ditetapkan pemerintah,” jelas Indra

Menurut Indra, anjloknya harga gabah ini membuat keuntungan petani menjadi menurun. Terutama karena biaya produksi yang tinggi, sedangkan momen untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal hanya saat musim penghujan.

Indra berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi agar harga tetap terjaga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya dengan memperbanyak fasilitas pengering atau dryer.

"Masalah utama ada di pengeringan. Kalau ada lebih banyak dryer, Bulog selaku perusahaan yang diamanahkan untuk menyerap gabah petani bisa lebih leluasa menyerap gabah petani, dan juga jika ada dryer di sentra pertanian akan sangat membantu petani saat panen raya di musim penghujan, sehingga petani ada opsi untuk menyimpan dan menjualnya saat harga stabil," tambahnya.

Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petani yang berharap mendapatkan keuntungan menjelang Lebaran. Mereka berharap ada intervensi dari pemerintah untuk menstabilkan harga dan melindungi kesejahteraan petani.

“Pada akhirnya kami berharap supaya kebutuhan akan dryer diperbanyak baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Dan kami berharap agar pemerintah benar-benar menutup impor pangan, karena sejatinya petani Indonesia mampu mewujudkannya, dengan syarat pemerintah mampu menjaga stabilitas harga saat panen raya,” pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya