Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Ist
Pemerintah mengungkap masih ada masyarakat Indonesia mengelola keuangan secara konvensional dan belum memanfaatkan fasilitas perbankan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama menteri lain dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat, 21 Maret 2025.
Airlangga mengungkap jumlah orang Indonesia yang belum mempunyai fasilitas perbankan masih sekitar 11 persen, paling banyak ada di Maluku Utara dan Halmahera.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo berpesan agar literasi keuangan lebih digencarkan agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.
"BUMN diminta terus mendorong literasi keuangan agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 22 Maret 2025.
Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ini berujar, pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.
SNKI diharapkan bisa dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah seperti elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.
“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan akun dan 76,3 persen untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029,” jelas Airlangga.
Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7 persen. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4 persen, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7 persen.
“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan sebesar 84,8 persen. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Menko Airlangga.
