Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman/Ist
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menegaskan pentingnya memperkuat peran Food Station dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.
Ia mengapresiasi program pasar murah yang digelar Food Station dan berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut serta menjangkau lebih banyak warga.
"Animo masyarakat terhadap pangan murah sangat besar," kata Ade lewat keterangan resminya, Jumat 21 Maret 2025.
Tingginya animo masyarakat ini menunjukkan tantangan ekonomi masih dirasakan banyak warga. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan agar manfaat program ini semakin luas.
Sebagai anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian dan UMKM, Ade Suherman juga menyoroti penguatan Food Hub.
Hingga Maret 2025, jumlah
Food Hub telah mencapai lebih dari 50 titik, namun ia menilai jumlah ini masih perlu ditambah.
Dengan 267 kelurahan dan 2.705 RW di Jakarta, ia mendorong agar
Food Hub diperluas demi mempermudah akses masyarakat terhadap pangan murah dan berkualitas.
"Saya rasa kita semua memiliki kepentingan yang sama dalam mendorong pertumbuhan
Food Hub agar semakin banyak warga yang mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Selain aspek distribusi pangan, Ade Suherman juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem pembayaran dalam operasional
Food Station dan
Food Hub. Ia meminta agar sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang digunakan dapat mengakomodasi QRIS Tap Bank DKI, yang baru diluncurkan pada 14 Maret lalu. Integrasi sistem pembayaran ini akan mempermudah transaksi masyarakat dan memperkuat sinergi antara BUMD.
"Optimalisasi QRIS Tap dalam parkir merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” tambahnya.
Dalam konteks peningkatan pendapatan daerah, legislator yang bermarkas di Kebon Sirih itu juga menyoroti peran Pansus Parkir DPRD DKI Jakarta dalam mendorong penerapan QRIS Tap pada sistem parkir di seluruh aset Provinsi DKI Jakarta.
Langkah ini strategis untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah dari sektor parkir.
