Ekonom Wanti-wanti Kondisi Fiskal dan Kebijakan Indonesia Mirip Bangladesh

Kondisi fiskal dan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia saat ini hampir memiliki kesamaan dengan situasi yang terjadi di Bangladesh. 

Pengamat Ekonomi Yanuar Rizki menyoroti masalah defisit fiskal serta kebijakan pemerintah terkait rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), yang dinilainya dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terdidik.

Menurut Yanuar, salah satu pemicu ketidakstabilan di Bangladesh adalah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan kuota pekerjaan untuk keluarga veteran, padahal sebelumnya Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina sempat menjanjikan lapangan kerja bagi kelompok terdidik dalam kampanye pemilu.

Selain itu, pemerintah Bangladesh juga mengucurkan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu, yang membuat kondisi fiskal mereka semakin sempit. Hal ini, kata dia, menyebabkan ketidakpuasan yang berujung pada kerusuhan.

"Di saat yang sama bansos yang diberikan ketika dia menuju pemilu fiskalnya Bangladesh sudah sempit defisit lah itu kan ciri-ciri mirip banget dengan kita. Orang mau masuk jadi PNS tapi kuotanya untuk veteran, di kita itu banyak orang sudah diterima sebagai PNS, tapi pengangkatannya ditunda, di sisi lain banyak dari mereka sudah resign dari pekerjaan sebelumnya," jelas Yanuar, dikutip RMOL dalam YouTube Forum Keadilan TV pada Jumat 21 Maret 2025.

Ia juga menyoroti bagaimana situasi ketenagakerjaan semakin sulit karena sektor swasta sedang menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Lebih lanjut, Yanuar mengkritik kebijakan pemerintah RI yang membuka peluang bagi perwira TNI untuk masuk ke dalam sektor pendidikan bisnis serta mengisi jabatan di BUMN dan pemerintahan daerah.

"Apa bedanya ini dengan kebijakan di Bangladesh yang memberikan kuota kepada veteran?" tegasnya.

Sebagai ekonom yang telah mengamati berbagai krisis ekonomi sejak 1998, Yanuar mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menimbulkan instabilitas ekonomi. 

"Kita punya resiko sinyal-sinyal kayak Bangladesh. Sekarang tawarannya ada di Pak Presiden (Prabowo Subianto) kita mau seperti China 98 yang melangkah di depan kurva membereskan semua masalah, atau terlena seperti Bangladesh yang saat ini mengalami krisis?" pungkasnya.