Sidang eksepsi terdakwa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Pusat, Jumat 21 Maret 2025/RMOL
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membeberkan alasan berani menyimpulkan kasus dirinya lebih banyak aspek politik yang mengarah pada kriminalisasi hukum.
Hal itu dibeberkan Hasto saat menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Eksepsi itu dibacakan langsung terdakwa Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
"Pertanyaannya, mengapa saya bersama tim penasihat hukum berani mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus yang menimpa saya ini lebih banyak aspek politik yang menggunakan hukum sebagai alat pembenar yang mengarah pada terjadinya kriminalisasi hukum?" kata Hasto.
Pertama, kata Hasto, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Sekjen DPP PDIP, dirinya memiliki tugas untuk menyampaikan sikap politik partai yang berkaitan dengan berbagai peristiwa dan dinamika politik nasional-internasional yang harus disikapi partai.
"Tugas inilah yang saya jalankan ketika menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U-20 tahun 2023. Demikian halnya sikap kritis terhadap intervensi Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan politik demi kepentingan elektoral melalui Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023," tutur Hasto.
Di luar itu, keteguhan di dalam menjaga konstitusi, demokrasi, melalui pemilu jurdil, dan penolakan terhadap penggunaan sumber dana negara serta alat-alat negara dalam Pemilu 2024 yang lalu telah menimbulkan sikap tidak senang dalam diri penguasa saat itu.
"Dari berbagai informasi yang saya terima, bahwa sejak Agustus 2023, saya telah menerima berbagai intimidasi dan semakin kuat pada masa-masa setelah pemilu kepala daerah tahun 2025," terang Hasto.
Puncak intimidasi itu, lanjut Hasto, terjadi pada hari-hari menjelang proses pemecatan kader-kader PDIP yang masih memiliki pengaruh kuat di kekuasaan.
"Namun apa yang menjadi sikap politik partai adalah cermin kedaulatan partai yang memiliki disiplin dan rekam jejak perjuangan yang sangat lama sejak PNI didirikan oleh Bung Karno pada 4 Juli 1927," paparnya.
Atas sikap kritis itu, kasus Harun Masiku selalu menjadi instrumen penekan yang ditujukan kepadanya.
"Hal ini tampak dari monitoring media, di mana kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan," pungkas Hasto.
Pada Jumat, 14 Maret 2025, tim JPU KPK telah membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Hasto.
Di mana Hasto didakwa melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.
Perintangan penyidikan itu dilakukan Hasto dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022.
Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada 10 Juni 2024. Perbuatan terdakwa Hasto itu mengakibatkan penyidikan atas nama tersangka Harun Masiku terhambat.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 21 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
Selanjutnya, Hasto juga didakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 mengupayakan agar KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Atas perkara suap itu, Hasto didakwa dengan dakwaan Kedua Pertama Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua-Kedua Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
