Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Perlu Kaji Lagi Program-program yang Beratkan Kondisi Fiskal Negara

JUMAT, 21 MARET 2025 | 07:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investor dalam negeri perlu untuk menjadi market maker maupun liquidity provider demi memperbaiki kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy, menyoroti rontoknya IHSG beberapa hari lalu yang berujung pada penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau trading halt. 

Menurutnya, peran market maker maupun liquidity provider tersebut bisa dijalankan oleh institusi-institusi dalam negeri yang mengelola dana dalam jumlah besar.


“Yang utamanya diperlukan (untuk memperkuat kondisi IHSG) adalah investor institusi dalam negeri yang mengelola dana besar untuk bersedia menjadi market maker atau liquidity provider,” ujar Budi di Jakarta, dikutip Jumat 21 Maret 2025. 

Institusi dalam negeri yang dimaksud misalnya perusahaan asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau lembaga pengelola dana pensiun berskala nasional seperti TASPEN . 

BPJS Ketenagakerjaan tercatat memiliki dana kelolaan sekitar Rp800 triliun. 

Market maker atau pembuat pasar adalah pihak yang membeli dan menjual aset keuangan untuk menjaga kestabilan dan likuiditas pasar saham.

Sementara liquidity provider berperan sebagai katalisator likuiditas pasar dengan memfasilitasi transaksi terhadap instrumen yang dapat diperdagangkan.

Budi mengingatkan, agar pemerintah tidak terlalu ambisius dengan proyek-proyek yang kurang realistis dan sangat memberatkan fiskal dan juga BUMN. 

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali program-program yang memberatkan kondisi fiskal negara dan keuangan BUMN," katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya