Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Perlu Kaji Lagi Program-program yang Beratkan Kondisi Fiskal Negara

JUMAT, 21 MARET 2025 | 07:27 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investor dalam negeri perlu untuk menjadi market maker maupun liquidity provider demi memperbaiki kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy, menyoroti rontoknya IHSG beberapa hari lalu yang berujung pada penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau trading halt. 

Menurutnya, peran market maker maupun liquidity provider tersebut bisa dijalankan oleh institusi-institusi dalam negeri yang mengelola dana dalam jumlah besar.


“Yang utamanya diperlukan (untuk memperkuat kondisi IHSG) adalah investor institusi dalam negeri yang mengelola dana besar untuk bersedia menjadi market maker atau liquidity provider,” ujar Budi di Jakarta, dikutip Jumat 21 Maret 2025. 

Institusi dalam negeri yang dimaksud misalnya perusahaan asuransi sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau lembaga pengelola dana pensiun berskala nasional seperti TASPEN . 

BPJS Ketenagakerjaan tercatat memiliki dana kelolaan sekitar Rp800 triliun. 

Market maker atau pembuat pasar adalah pihak yang membeli dan menjual aset keuangan untuk menjaga kestabilan dan likuiditas pasar saham.

Sementara liquidity provider berperan sebagai katalisator likuiditas pasar dengan memfasilitasi transaksi terhadap instrumen yang dapat diperdagangkan.

Budi mengingatkan, agar pemerintah tidak terlalu ambisius dengan proyek-proyek yang kurang realistis dan sangat memberatkan fiskal dan juga BUMN. 

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali program-program yang memberatkan kondisi fiskal negara dan keuangan BUMN," katanya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya