Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)/Ist
Pemerintah tidak boleh tinggal diam dalam melihat pasar modal Indonesia yan mengalami tekanan signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir tujuh persen pada sesi satu perdagangan, Selasa 18 Maret 2025.
"Jika dibiarkan bisa menjadi reaksi yang tidak bisa dimaafkan, vote of no confidence terhadap pemerintah," kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini dalam keterangannya yang dikutip Jumat 21 Maret 2025.
Didik mendorong pemerintah agar ramah terhadap pasar dan membuat kebijakan yang mampu menarik investor.
Sebab, dari pandangan Didik, masih banyak program pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian pelaku pasar. Seperti kondisi fiskal dan perilaku kebijakan melenceng, agresif kurang berdasar faktual, defisit anggaran melebar, hingga penerimaan pajak seret.
Ketidakpercayaan terhadap APBN adalah juga penyebab dari ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.
"Kebijakan terhadap APBN yang sudah buruk pada pemerintahan sebelumnya, kita melihat dicabik-cabik dengan pola komando, bukan proses demokrasi ekonomi yang transparan, terbuka dan masuk akal," kata Didik.
Masalah utang yang dikritik publik, lanjut Didik, selalu mendapat reaksi yang 'denials' dan meremehkan masukan-masukan teknokratis dari ekonomi, ahli dan pengamat.
"Defisit penerimaan APBN yang diumumkan terlambat juga memperjelas bahwa pengelolaan APBN tidak
prudent," kata Didik.
Menurut Didik, pasar melihat kebijakan fiskal yang sekarang sebagai faktor yang membahayakan. Pasar melihat hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar.
"Investor memilih menarik diri lebih dini daripada menghadapi risiko besar modalnya ambles," kata Didik.
Sumber masalah, kata Didik, sangat jelas dan terang benderang, tinggal pemerintah apakah akan membuka diri untuk perbaikan.
"Jika tidak, dampaknya jelas, kepercayaan pasar akan terus merosot, investor terganggu untuk investasi di Indonesia," kata Didik.
"Apakah bisa mencapai pertumbuhan delapan persen seperti janji kampanye? Lupakan dulu mimpi ini, pemerintah perlu bergandengan dan berbaik kebijakan dengan pasar," sambungnya.
