Berita

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop Herbert Siagian/Istimewa

Politik

Kemenkop Dorong Pembentukan Kopdes Merah Putih di Daerah 3T

KAMIS, 20 MARET 2025 | 19:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seluruh Kepala Dinas Koperasi provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, berkomitmen untuk segera membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di setiap desa dan kampung. Khususnya yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Kopdes Merah Putih di wilayah Indonesia bagian Timur, secara daring. Rakor juga dihadiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDT, dan Kementerian Koperasi. 

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koperasi memfasilitasi Rakor ini untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, atau 3T," kata Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop, Herbert Siagian, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.


Menurut Herbert, sudah banyak perkembangan yang terjadi di daerah 3T, baik berupa infrastruktur maupun pelayanan dasar. Namun, diperlukan percepatan untuk sesegera mungkin memperkecil disparitas antara wilayah di Indonesia. 

"Kopdes Merah Putih menjadi mesin-mesin untuk membangkitkan dan mengakselerasi terbentuknya magnitut-magnitut pertumbuhan baru, dalam rangka mewujudkan pemerataan wilayah 3T yang berkelanjutan," jelas Herbert.

Herbert menekankan, kehadiran Kopdes Merah Putih adalah bentuk kemandirian, solidaritas, dan gotong royong untuk keluar dari permasalahan ekonomi. 

Herbert meyakini pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan langkah strategis dalam mendorong perekonomian wilayah Maluku Utara, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. 

"Karena, memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menjadi wadah yang membawa kemajuan untuk masyarakat setempat," tandas Herbert. 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya