Berita

Peristiwa Reformasi 98/Ist

Politik

Laskar Trisakti 08:

RUU TNI Jangan Putar Balik Jarum Jam Sejarah

KAMIS, 20 MARET 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan DPR mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang memicu kekhawatiran di kalangan aktivis Reformasi 98. 

Laskar Trisakti 08, yang beranggotakan alumni Universitas Trisakti dan aktivis reformasi, menyatakan sikap tegas menolak revisi tersebut. 

Mereka menilai kebijakan itu berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, yang telah dihapus sebagai bagian dari perjuangan reformasi.


Ketua Umum Laskar Trisakti 08, Fernando Rorimpandey, menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh kembali ke masa lalu yang telah diperjuangkan untuk diubah. 

“RUU TNI ini jangan sampai memutar balik jarum jam sejarah masa lalu yang telah diluruskan oleh perjuangan Reformasi 98,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis 20 Maret 2025.

Fernando mengingatkan bahwa Universitas Trisakti memiliki peran penting dalam sejarah Reformasi 98. 

Pada Agustus 1998, kampus tersebut menjadi tuan rumah Lokakarya Mahasiswa Nasional, di mana para pimpinan mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul dan menyuarakan tuntutan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh serta penghapusan Dwifungsi ABRI.

"Saat Itu Letjen SBY hadir mewakili ABRI dan menerima petisi kita. Alhamdulillah beberapa hari kemudian DOM Aceh dan Dwifungsi ABRI dicabut," kenangnya.

Menurut Fernando, masuknya prajurit aktif ke ranah sipil bisa berujung pada banyak permasalahan, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Senada dengan Fernando, Sekjen Laskar Trisakti 08 sekaligus Aktivis 98, Achmad Kurniawan, mengingatkan pentingnya menjaga amanat reformasi. 

Meskipun Laskar Trisakti 08 mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, mereka menegaskan tidak akan membiarkan kembalinya militerisasi dalam pengelolaan negara. 

“Dengan sikap inilah, kami mengawal Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya hingga 2029,” tutup Fernando.

Laskar Trisakti 08 pun menyatakan dukungan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang ikut menolak UU TNI. Bagi mereka, perjuangan reformasi belum selesai, dan demokrasi harus terus dikawal.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya