Berita

Peristiwa Reformasi 98/Ist

Politik

Laskar Trisakti 08:

RUU TNI Jangan Putar Balik Jarum Jam Sejarah

KAMIS, 20 MARET 2025 | 14:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan DPR mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang memicu kekhawatiran di kalangan aktivis Reformasi 98. 

Laskar Trisakti 08, yang beranggotakan alumni Universitas Trisakti dan aktivis reformasi, menyatakan sikap tegas menolak revisi tersebut. 

Mereka menilai kebijakan itu berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, yang telah dihapus sebagai bagian dari perjuangan reformasi.


Ketua Umum Laskar Trisakti 08, Fernando Rorimpandey, menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh kembali ke masa lalu yang telah diperjuangkan untuk diubah. 

“RUU TNI ini jangan sampai memutar balik jarum jam sejarah masa lalu yang telah diluruskan oleh perjuangan Reformasi 98,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Kamis 20 Maret 2025.

Fernando mengingatkan bahwa Universitas Trisakti memiliki peran penting dalam sejarah Reformasi 98. 

Pada Agustus 1998, kampus tersebut menjadi tuan rumah Lokakarya Mahasiswa Nasional, di mana para pimpinan mahasiswa dari seluruh Indonesia berkumpul dan menyuarakan tuntutan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh serta penghapusan Dwifungsi ABRI.

"Saat Itu Letjen SBY hadir mewakili ABRI dan menerima petisi kita. Alhamdulillah beberapa hari kemudian DOM Aceh dan Dwifungsi ABRI dicabut," kenangnya.

Menurut Fernando, masuknya prajurit aktif ke ranah sipil bisa berujung pada banyak permasalahan, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Senada dengan Fernando, Sekjen Laskar Trisakti 08 sekaligus Aktivis 98, Achmad Kurniawan, mengingatkan pentingnya menjaga amanat reformasi. 

Meskipun Laskar Trisakti 08 mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, mereka menegaskan tidak akan membiarkan kembalinya militerisasi dalam pengelolaan negara. 

“Dengan sikap inilah, kami mengawal Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya hingga 2029,” tutup Fernando.

Laskar Trisakti 08 pun menyatakan dukungan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang ikut menolak UU TNI. Bagi mereka, perjuangan reformasi belum selesai, dan demokrasi harus terus dikawal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya