Berita

Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto/Repro

Nusantara

Pengelolaan Kawasan Kemayoran Tidak Menguntungkan

Kuras Anggaran Rp30 Miliar per Tahun
RABU, 19 MARET 2025 | 23:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) buka-bukaan tidak memperoleh keuntungan dalam mengelola kawasan Kemayoran yang mayoritas merupakan aset negara.

Bahkan BLU PPK Kemayoran harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah per tahunnya untuk mengelola kawasan Kemayoran

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.


Medi menjelaskan, kawasan BLU Kemayoran memiliki luas hingga 450 hektare. Namun 59 persennya atau sekitar 265,4 hektare merupakan area nonkomersial. 

"Terdiri dari jalan dan ruas jalan itu sekitar 94,41 hektare yang membentang dari utara ke selatan kemudian dari barat ke timur," kata Medi.

"Di antara blok-blok itu ada jalan-jalan juga. Kemudian zona terbuka hijau di samping kanan kiri Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, itu ada sekitar 30 meter kanan kiri dengan luas sepanjang 4,5 kilometer itu adalah zona terbuka hijau, itu 87,38 hektare," sambungnya.

Selain itu, Medi menyebutkan, di dalam kawasan nonkomersil terdapat hunian masyarakat di sebelah selatan bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri dari peta Kemayoran, dengan luasan sekitar 48,21 hektare.

Kemudian ada juga zona terbuka biru, yang dikatakan Medi, sebagai wilayah telaga atau danau yang ada di dalam kawasan golf itu sekitar 15,02 hektare, ditambah fasum seperti masjid, taman bermain dan lain-lain  sekitar 10,82 hektare. 

"Kemudian kantor instansi pemerintah, di sana ada BMKG, Imigrasi, Kejaksaan dan lain-lain itu sekitar 9,65 hektare," kata Medi.

Karena itulah, Medi menegaskan bahwa pengelolaan kawasan BLU Kemayoran tidak memberikan keuntungan untuk negara, tetapi malah menambah pengeluaran negara. 

"Untuk luasan 265,4 hektare yang nonkomerasial itu sama sekali tidak menghasilkan pendapatan untuk negara," kata Medi.

"Ada penerangan lampu, kemudian aspal dan lain-lain, kisaran (nilai pengeluarannya) Rp30 miliar," pungkasnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya