Berita

Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto/Repro

Nusantara

Pengelolaan Kawasan Kemayoran Tidak Menguntungkan

Kuras Anggaran Rp30 Miliar per Tahun
RABU, 19 MARET 2025 | 23:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) buka-bukaan tidak memperoleh keuntungan dalam mengelola kawasan Kemayoran yang mayoritas merupakan aset negara.

Bahkan BLU PPK Kemayoran harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah per tahunnya untuk mengelola kawasan Kemayoran

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.


Medi menjelaskan, kawasan BLU Kemayoran memiliki luas hingga 450 hektare. Namun 59 persennya atau sekitar 265,4 hektare merupakan area nonkomersial. 

"Terdiri dari jalan dan ruas jalan itu sekitar 94,41 hektare yang membentang dari utara ke selatan kemudian dari barat ke timur," kata Medi.

"Di antara blok-blok itu ada jalan-jalan juga. Kemudian zona terbuka hijau di samping kanan kiri Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, itu ada sekitar 30 meter kanan kiri dengan luas sepanjang 4,5 kilometer itu adalah zona terbuka hijau, itu 87,38 hektare," sambungnya.

Selain itu, Medi menyebutkan, di dalam kawasan nonkomersil terdapat hunian masyarakat di sebelah selatan bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri dari peta Kemayoran, dengan luasan sekitar 48,21 hektare.

Kemudian ada juga zona terbuka biru, yang dikatakan Medi, sebagai wilayah telaga atau danau yang ada di dalam kawasan golf itu sekitar 15,02 hektare, ditambah fasum seperti masjid, taman bermain dan lain-lain  sekitar 10,82 hektare. 

"Kemudian kantor instansi pemerintah, di sana ada BMKG, Imigrasi, Kejaksaan dan lain-lain itu sekitar 9,65 hektare," kata Medi.

Karena itulah, Medi menegaskan bahwa pengelolaan kawasan BLU Kemayoran tidak memberikan keuntungan untuk negara, tetapi malah menambah pengeluaran negara. 

"Untuk luasan 265,4 hektare yang nonkomerasial itu sama sekali tidak menghasilkan pendapatan untuk negara," kata Medi.

"Ada penerangan lampu, kemudian aspal dan lain-lain, kisaran (nilai pengeluarannya) Rp30 miliar," pungkasnya.


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya