Berita

Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto/Repro

Nusantara

Pengelolaan Kawasan Kemayoran Tidak Menguntungkan

Kuras Anggaran Rp30 Miliar per Tahun
RABU, 19 MARET 2025 | 23:07 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran) buka-bukaan tidak memperoleh keuntungan dalam mengelola kawasan Kemayoran yang mayoritas merupakan aset negara.

Bahkan BLU PPK Kemayoran harus merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah per tahunnya untuk mengelola kawasan Kemayoran

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PPK Kemayoran, Medi Kristianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Maret 2025.


Medi menjelaskan, kawasan BLU Kemayoran memiliki luas hingga 450 hektare. Namun 59 persennya atau sekitar 265,4 hektare merupakan area nonkomersial. 

"Terdiri dari jalan dan ruas jalan itu sekitar 94,41 hektare yang membentang dari utara ke selatan kemudian dari barat ke timur," kata Medi.

"Di antara blok-blok itu ada jalan-jalan juga. Kemudian zona terbuka hijau di samping kanan kiri Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, itu ada sekitar 30 meter kanan kiri dengan luas sepanjang 4,5 kilometer itu adalah zona terbuka hijau, itu 87,38 hektare," sambungnya.

Selain itu, Medi menyebutkan, di dalam kawasan nonkomersil terdapat hunian masyarakat di sebelah selatan bagian kanan dan sebelah selatan bagian kiri dari peta Kemayoran, dengan luasan sekitar 48,21 hektare.

Kemudian ada juga zona terbuka biru, yang dikatakan Medi, sebagai wilayah telaga atau danau yang ada di dalam kawasan golf itu sekitar 15,02 hektare, ditambah fasum seperti masjid, taman bermain dan lain-lain  sekitar 10,82 hektare. 

"Kemudian kantor instansi pemerintah, di sana ada BMKG, Imigrasi, Kejaksaan dan lain-lain itu sekitar 9,65 hektare," kata Medi.

Karena itulah, Medi menegaskan bahwa pengelolaan kawasan BLU Kemayoran tidak memberikan keuntungan untuk negara, tetapi malah menambah pengeluaran negara. 

"Untuk luasan 265,4 hektare yang nonkomerasial itu sama sekali tidak menghasilkan pendapatan untuk negara," kata Medi.

"Ada penerangan lampu, kemudian aspal dan lain-lain, kisaran (nilai pengeluarannya) Rp30 miliar," pungkasnya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya