Tertibkan Ormas yang Minta THR ke Pengusaha, Pemerintah Bakal Koordinasi dengan Aparat Hukum

Pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat hukum untuk mengatasi fenomena organisasi masyarakat atau ormas yang kerap meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. Menurutnya, penting untuk menggandeng aparat untuk memberantas fenomena tersebut.

"Memang itu (ormas minta THR) adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," ujarnya kepada awak media di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.

Todotua bahkan membenarkan bahwa belakangan ini banyak ormas yang meminta THR, dan menurutnya aksi tersebut berpotensi mengganggu kinerja dan keamanan perusahaan. 

"Iya betul, (pengusaha keluhkan banyak oknum meminta THR)," kata Todo.

Untuk diketahui, pelaku industri ataupun pengusaha di Indonesia sebelumnya mengeluhkan banyaknya tantangan dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, belakangan ini banyak fenomena permintaan sumbangan dari ormas dan Lembaga Swadaya/Pemberdayaan Masyarakat (LSM/LPM).

Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengakui banyaknya pergerakan ormas dan LSM yang kerap mengganggu operasional pabrik.

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pelaku industri perlu bebas dari gangguan pemerasan ormas atau LSM. Dengan begitu, operasional pabrik berjalan lebih lancar.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kepolisian, untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja dengan fokus dan tidak terhalang dengan hal ini, dan investor juga mau masuk," pungkasnya.