Berita

Aktivis KontraS mengeruduk rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Sabtu, 15 Maret 2025/Ist

Hukum

Perburuk Citra DPR

IPW: Cabut Laporan Polisi terhadap Aktivis KontraS

RABU, 19 MARET 2025 | 02:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Laporan polisi yang dilakukan manajemen Hotel Fairmont terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebaiknya dicabut.

Hal ini disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menanggapi dilaporkannya sejumlah aktivis KontraS ke polisi usai mengeruduk rapat panitia kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Sabtu 15 Maret 2025, 

"Sebaiknya sih laporan tersebut bisa dicabut ya dengan kapasitas dan dengan kemampuan DPR RI lah. Apalagi kalau saya lihat tidak ada yang rusak di hotel tersebut,” kata Sugeng kepada wartawan, Selasa 18 Maret 2025.


Sugeng menyampaikan, laporan pihak manajemen Hotel Fairmont ke polisi tersebut justru bakal memperkeruh suasana dan memperburuk citra DPR RI.

“Justru laporan dari manajemen Fairmont itu tidak menguntungkan untuk DPR RI. Walaupun manajemen Fairmont yang melapor, pandangan para aktivis Kontras itu maupun beberapa anggota masyarakat dikaitkan dengan DPR RI sebagai lembaga yang sedang dikritisi,” kata Sugeng.

Lagipula, Sugeng mengatakan, protes dan kritik yang disampaikan oleh para aktivis KontraS itu cukup beralasan. 

Pasalnya, menurut Sugeng, melalui RUU TNI tersebut, mungkin saja para aktivis KontraS itu memiliki kekhawatiran bahwa militer akan kembali berkuasa seperti yang terjadi selama 30 tahun lebih sewaktu zaman Orde Baru dulu.

“Sekarang mau tidak mau kita melihat menguatnya kembali peran TNI, itu tidak bisa dipungkiri," kata Sugeng.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya