Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Maret 2025/RMOL
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapatkan banyak arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah rakyat.
Hal itu diungkapkan Ara akrab disapa usai audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Maret 2025.
Dalam pertemuan itu juga dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
"Tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore, 18 Maret 2025.
Mantan politikus PDIP itu mengaku dengan adanya arahan dari KPK, maka kementeriannya bisa jalankan program dengan penuh kepastian.
"Rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara, jadi itu juga sudah menjadi perhatian KPK," tutur Ara.
Karena sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, rumah subsidi adalah salah satu program andalan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan juga bisa menggerakkan ekonomi.
"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa, berkat imbauan dari Presiden Prabowo, sangat banyak perusahaan, yayasan, dan juga organisasi yang bekerja sama mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah.
"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," pungkas Ara.
Sementara itu, Mensos Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial memberikan dukungan terhadap Kementerian PKP yang akan membangun dan merenovasi 3 juta rumah rakyat untuk perumahan-perumahan keluarga atau keluarga miskin atau miskin ekstrim yang sudah tidak layak huni, atau belum sama sekali memiliki rumah.
"Jadi kami berkoordinasi, kami juga melakukan identifikasi bersama-sama, dan yang melakukan program tentu adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Gus Ipul.
