Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Maret 2025/RMOL

Hukum

KPK Kasih Wejangan Buat Sukseskan Program 3 Juta Rumah

SELASA, 18 MARET 2025 | 18:35 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapatkan banyak arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah rakyat.

Hal itu diungkapkan Ara akrab disapa usai audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Maret 2025. 

Dalam pertemuan itu juga dihadiri Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.


"Tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa sore, 18 Maret 2025.

Mantan politikus PDIP itu mengaku dengan adanya arahan dari KPK, maka kementeriannya bisa jalankan program dengan penuh kepastian.

"Rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia, dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara, jadi itu juga sudah menjadi perhatian KPK," tutur Ara.

Karena sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut dia, rumah subsidi adalah salah satu program andalan yang sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan juga bisa menggerakkan ekonomi.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa, berkat imbauan dari Presiden Prabowo, sangat banyak perusahaan, yayasan, dan juga organisasi yang bekerja sama mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," pungkas Ara.

Sementara itu, Mensos Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial memberikan dukungan terhadap Kementerian PKP yang akan membangun dan merenovasi 3 juta rumah rakyat untuk perumahan-perumahan keluarga atau keluarga miskin atau miskin ekstrim yang sudah tidak layak huni, atau belum sama sekali memiliki rumah.

"Jadi kami berkoordinasi, kami juga melakukan identifikasi bersama-sama, dan yang melakukan program tentu adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Gus Ipul.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya