Belajar dari Kasus Sritex, Legislator Nasdem Minta Bank DKI Waspada Kelola Kredit

Bank DKI diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan perusahaan, khususnya dalam menyalurkan kredit. Mengingat tutupnya PT Sritex Rejeki Isman Tbk (Sritex) per 1 Maret 2025 adalah akibat gagal membayar utang.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti dampak kebangkrutan Sritex terhadap industri perbankan, termasuk Bank DKI.

"Kita sama-sama tahu PT Sritex itu sudah tutup permanen pada 1 Maret 2025. Ada 28 bank yang terlibat, termasuk bank-bank besar seperti BCA dan Himbara, serta Bank DKI," ujar Jupiter dalam keterangannya, Selasa 18 Maret 2025.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebagai mitra pengawasan, DPRD perlu mengetahui progres Bank DKI dalam meningkatkan profitabilitasnya. Apalagi, profit Bank DKI pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Jupiter, Bank DKI harus melakukan monitoring dan pemantauan secara ketat terhadap kredit yang telah diberikan. 

"Jika tidak salah, total kredit yang diberikan sebesar Rp140 miliar, dengan jaminan berupa piutang yang sangat berisiko," papar Jupiter.

Jupiter menambahkan, jika kredit bermasalah tersebut tidak segera ditangani, berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Bank DKI.

Karena itulah Jupiter meminta Bank DKI untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik di masa mendatang. 

Ia menekankan bahwa dana yang dikelola oleh Bank DKI merupakan uang rakyat, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.