Sebanyak 59 pesawat militer Tiongkok terdeteksi beroperasi di sekitar wilayah udara Taiwan hari Selasa, 18 Maret 2025.
Laporan ini muncul beberapa hari setelah Presiden Taiwan Lai Ching-te menyebut Tiongkok sebagai kekuatan asing yang bermusuhan, menyoroti peningkatan ketegangan yang terus berlanjut antara keduanya.
Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, dalam periode 24 jam hingga pukul 06.00 pagi waktu setempat, selain pesawat, juga terdeteksi sembilan kapal perang China dan dua balon yang terlibat dalam kegiatan militer di kawasan tersebut.
Angka 59 pesawat ini mencatatkan jumlah tertinggi sejak 15 Oktober 2024, saat China melancarkan latihan militer besar-besaran setelah pidato Hari Nasional Presiden Lai yang menekankan komitmennya terhadap kemerdekaan Taiwan.
Kementerian tersebut mengungkapkan bahwa dari 59 pesawat yang terdeteksi, 54 di antaranya terlibat dalam patroli "pertempuran gabungan." Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas militer Tiongkok di sekitar Taiwan yang semakin memperburuk ketegangan di Selat Taiwan.
Menanggapi perkembangan ini, Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) menekankan bahwa ekspansi militer agresif Tiongkok mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan kawasan tersebut.
“Tiongkok telah menjadi pembuat onar yang diakui secara universal dan tidak dapat disangkal,” kata Menteri MAC Chiu Chui-cheng, seperti dimuat
AFP.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Taiwan, dengan penerbangan jet tempur dan pengerahan kapal angkatan laut untuk menekan klaim kedaulatan Taiwan, yang dengan tegas ditolak oleh Taipei.
Selain itu, Taiwan juga menuduh Beijing menggunakan spionase, serangan siber, dan disinformasi untuk merusak stabilitas dan memperlemah sistem pertahanannya.
Tiongkok secara konsisten menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk membawa pulau itu di bawah kendali mereka.
Dalam beberapa pekan terakhir, ketegangan semakin meningkat, terutama setelah Amerika Serikat mengubah kebijakan mengenai status Taiwan, meskipun AS tidak mengakui Taiwan secara diplomatis dan tetap menjadi pendukung utama dalam hal keamanan pulau tersebut.
Kritik juga datang dari Beijing terhadap kebijakan Amerika Serikat yang baru-baru ini menghapus referensi tentang status Taiwan dari situs Departemen Luar Negeri AS.
"Ini adalah contoh mengerikan lainnya dari AS yang dengan sengaja mengejar kebijakan menggunakan Taiwan untuk membendung Tiongkok," ujar Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Pada kesempatan terpisah, Presiden Lai Ching-te, dalam pidatonya pekan lalu, mencap Tiongkok sebagai "kekuatan asing yang bermusuhan," mengusulkan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memerangi infiltrasi Tiongkok di Taiwan.
Ia juga mencatat adanya peningkatan tajam dalam jumlah orang yang dituntut karena terlibat dalam mata-mata untuk Beijing, dengan anggota militer yang sudah pensiun dan masih bertugas menjadi sasaran utama.
