Berita

Ilustrasi/RMOL

Tekno

Staf Departemen Perdagangan AS Dilarang Menginstal DeepSeek

SELASA, 18 MARET 2025 | 10:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Staf biro Departemen Perdagangan Amerika Serikat (DOC) telah dilarang menginstal aplikasi kecerdasan buatan China DeepSeek di perangkat yang disediakan pemerintah (GFE).

Larangan tersebut dilakukan sebagai upaya membantu menjaga keamanan sistem informasi Departemen Perdagangan.

"Jangan mengunduh, melihat, mengakses aplikasi, aplikasi desktop, atau situs web apa pun yang terkait dengan DeepSeek," isi  peringatan yang dikirim massal lewat email, seperti dikutip dari Reuters, Selasa18 Maret 2025. 


Model AI berbiaya rendah DeepSeek memicu aksi jual besar-besaran di pasar ekuitas global pada Januari lalu, karena investor khawatir mengenai ancaman terhadap keunggulan Amerika dalam AI.

Pejabat AS dan anggota kongres telah menyatakan kekhawatiran tentang ancaman DeepSeek terhadap privasi data dan informasi pemerintah. 

Anggota Kongres Josh Gottheimer dan Darin LaHood, anggota Komite Tetap DPR untuk Intelijen, bulan lalu memperkenalkan undang-undang untuk melarang DeepSeek pada perangkat pemerintah. 

"Dengan menggunakan DeepSeek, pengguna tanpa sadar berbagi informasi yang sangat sensitif, dan bersifat hak milik dengan PKT; seperti kontrak, dokumen, dan catatan keuangan," tulis para anggota parlemen dalam surat tertanggal 3 Maret, yang merujuk pada Partai Komunis Tiongkok. 

"Di tangan yang salah, data ini merupakan aset yang sangat besar bagi PKT, yang dikenal sebagai musuh," lanjutnya.

Banyak negara bagian telah melarang model tersebut dari perangkat pemerintah, termasuk Virginia, Texas, dan New York, dan koalisi 21 jaksa agung negara bagian telah mendesak Kongres untuk meloloskan undang-undang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya