Pembentukan Kopdes Merah Putih Tinggal Tunggu Inpres

Pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus profesional dan transparan. Eksistensi Kopdes harus berkelanjutan, karena bukan sekadar membangun fisik tapi juga membangun orang dan sistemnya. 

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai acara Rapat Koordinasi Terbatas  membahas pembentukan Satgas Koperasi Desa Merah Putih, di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin 17 Maret 2025.

"Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik, dan sebagainya," kata Budi Arie.

Menkop meyakini kelembagaan Kopdes Merah Putih bisa segera direalisasikan. Dia berharap para pengurus Kopdes Merah Putih berasal dari pemuda-pemuda desa setempat.

"Kita sedang menunggu Instruksi Presiden atau Inpres yang saat ini dalam tahap harmonisasi, makin cepat makin baik," ucap Budi Arie.

Dia melanjutkan, dari pemetaan desa yang sudah dilakukan, ada desa yang sudah memiliki koperasi, BUMDes, sampai desa yang sama sekali tidak memiliki lembaga ekonomi (BUMDes dan koperasi) sebanyak 9.440 desa. 

"Karakteristik desa itu unik-unik, tidak bisa sama antar desa itu. Nah, fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi ini semua. Ini kan pekerjaan lintas K/L," tandas Menkop.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria.