Tolak RUU TNI Berujung Dipolisikan, Koalisi Masyarakat Sipil: Itu Pembungkaman!

Pelaporan polisi terhadap aktivis KontraS yang menyuarakan penolakan Revisi Undang-undang (RUU) TNI dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang digelar tertutup di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu 15 Maret 2025, disesalkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Ketua YLBHI sekaligus Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Muhamad Isnur, merasa heran dengan pemidanaan aktivis KontraS. 

Sebab, kata Isnur, DPR jelas-jelas melakukan pelanggaran legislasi dengan menggelar rapat secara tertutup di sebuah hotel. Itu sama sekali tidak transparan dan mengesampingkan partisipasi publik 

“Ingat, hotel itu adalah wilayah private, bila orang masuk harus bayar dan lain-lain. Dan itu enggak ada undangan terbukanya, enggak ditayangkan live, dan teman-teman koalisi masuk kemudian enggak bisa dikasih forum dan lain-lain,” kata Isnur kepada wartawan di LBH Jakarta, Senin 17 Maret 2024. 

“Itu adalah bagian dari kira-kira penindasan setelah peristiwa yang kemarin. Apalagi ketika teman-teman KontraS masuk, itu diintimidasi, didorong, dan lain-lain. Jadi jelas itu adalah sidang tertutup,” sambungnya.

Menurut Isnur, cara-cara yang dilakukan tersebut merupakan bagian upaya pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. 

“Jelas sekali ditindaklanjuti oleh pemidanaan. Ini jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap itu forum ruang terbuka. Itu adalah ruang tertutup yang orang dilarang masuk. Sehingga ketika orang masuk, warga mau bersuara, warga mau berbicara, warga mau mengeluhkan tentang ruang tertutup itu, dilaporkan pidana," tuturnya. 

"Dan jelas ini adalah bagian dari pembungkaman orang untuk berekspresi, penghalang-halangan orang untuk berbicara dan menyampaikan kritiknya,” tegas Isnur.