Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kerugian Negara Capai Rp2,9 Miliar Akibat 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu

SENIN, 17 MARET 2025 | 16:51 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp2,9 miliar akibat adanya 300 ribu ton beras berkutu. Beras-beras itu adalah sisa impor tahun 2024 yang mengalami penurunan kualitas. 

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian, mengungkapkan bahwa kerugian tersebut berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp2,9 miliar.

"Range kerugiannya itu sekitar Rp2,5 milyar - 2,9 milyar dengan estimasi harga per kilogram beras impor yang sudah tiba di Indonesia sekitar Rp8.600 - Rp9.700-an," kata Eliza  kepada RMOL pada Senin 17 Maret 2025.


Eliza menilai, penyebab utama masalah ini akibat lemahnya tata kelola pemerintah. Kebijakan impor beras, menurut Eliza, merupakan keputusan kolektif yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan pangan nasional.

Selain itu manajemen gudang yang tidak optimal serta kelebihan impor turut memperburuk situasi, sehingga beras yang disimpan dalam waktu lama mengalami penurunan kualitas.

"Kurang baiknya dari sisi perencanaan, kurangnya transparansi data, manajemen gudang juga yang kurang baik, ditambah kita kelebihan impor sehingga kasus penurunan kualitas beras ini terjadi lagi dan merugikan negara," kata Eliza.

Menurutnya, pihak seperti Bulog dan kementerian atau lembaga terkait lainnya sudah memiliki SOP untuk penyimpanan beras. Jika cadangan tersebut belum terserap, maka seharusnya pihak tersebut melapor agar cadangan beras tidak menumpuk, dan merugikan negara.

"Sebetulnya kan sudah ada SOP berapa lama beras bisa disimpan, ketika masih belum juga disalurkan ini harus buru-buru lapor agar didahulukan untuk penyaluran," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya