Berita

Mahfud MD (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Mahfud Ungkap Sulit Menjadi Baik di Tengah Sistem Korup

MINGGU, 16 MARET 2025 | 16:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyoroti realitas pahit dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. 

Saat menjadi narasumber di kanal YouTube Sudirman Said, Mahfud mengatakan, orang baik yang masuk ke dalam sistem sering kali terjebak dalam pusaran korupsi yang sudah mengakar.

Dia mencontohkan, seorang taruna di awal masa pendidikan, pasti memiliki keinginan  membela negara. Namun, begitu masuk ke dalam sistem, mereka dihadapkan pada lingkungan yang telah terkontaminasi. Jika ingin selamat, mereka harus mengikuti arahan atasan, yang mungkin sudah terjerat praktik kotor.


"Kalau dia tidak begitu terlempar dia dari posisinya," kata Mahfud MD seperti dikutip redaksi, Minggu 16 Maret 2025.

Mahfud juga mencontohkan kasus lainnya. Dia bercerita di awal reformasi, seorang jaksa tinggi di Sulawesi Selatan yang dikenal reformis dan berani menindak orang kuat justru dicopot dari jabatannya. Publik pun marah dan mempertanyakan keputusan tersebut.

Namun, Jaksa Agung saat itu menegaskan bahwa jaksa tersebut bukanlah sosok yang benar-benar bersih. 

"Dulu saat masih bertugas di daerah lain, dia juga pernah menerima suap," ungkap Mahfud, menggambarkan betapa sulitnya mencari sosok yang benar-benar bebas dari sistem yang korup.

Situasi ini, menurut Mahfud, membuat siapa pun yang ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar menjadi sulit. Hakim, misalnya, jika ingin membuat putusan yang adil, justru bisa mendapat ancaman.

"Kalau tidak memutus sesuai pesanan, masa lalunya bisa diungkit bahwa dulu pernah menerima sesuatu. Akhirnya, mereka pun terpaksa mengikuti irama yang sudah ada," jelasnya.

Dengan kondisi seperti ini, Mahfud menilai bahwa reformasi hukum dan pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh. 

Tanpa perombakan sistem yang lebih dalam, orang baik yang masuk ke dalam birokrasi justru berisiko terseret ke dalam arus korupsi yang sudah mengakar.

"Sehingga saya pernah mengatakan sekarang ini ya orang mau bertobat pun susah," tandas mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya