Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Lemahnya Posisi Etis Partai Timbulkan Masalah Demokrasi

MINGGU, 16 MARET 2025 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan demokrasi di Indonesia sangat jauh dari kata sempurna. Hingga kini, sistem demokrasi di Indonesia selalu mencari format yang mendekati penyempurnaan.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Harijanti penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia selalu bermasalah, lantaran adanya pelemahan terhadap etis di bidang hukum. 

“Mengapa penyempurnaan demokrasi di Indonesia itu menjadi sangat bermasalah karena adanya kelemahan menjaga konsistensi posisi etis dan ini terlihat dengan sangat jelas pada pilpres 2024,” tegas Prof Susi Dwi Harijanti dalam acara virtual Forum Insan Cita bertemakan 'Indonesia Gelap atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum' pada Minggu, 16 Maret 2025.


Ia menegaskan indikator dari sulitnya menyempurnakan sistem politik di Indonesia, lantaran partai politik tidak mau menjaga etika dalam berpolitik. 

“Jadi bagaimana partai-partai politik itu tidak mau dan tidak berkehendak menurut saya untuk menjaga konsistensi dan tunduk pada hal-hal yang bersifat etis,” ujarnya.

“Nah ini adalah persoalan kalau ada masalah dengan demokrasi maka tidak kemudian lantas berpaling pada otokrasi,” sambungnya.

Prof Susi mengurai penting untuk melakukan pendalaman dan perluasan terhadap demokrasi, agar bisa diperdalam menuju konsistensi terhadap prinsip konstitusi berbasis substansi dan prosedur. 

“Kemudian dia diperluas dia menjadi sebagai sebuah budaya dan praktik tata kelola di berbagai elemen dan lapisan kehidupan,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya