Berita

Ilustrasi/Ist

Politik

Lemahnya Posisi Etis Partai Timbulkan Masalah Demokrasi

MINGGU, 16 MARET 2025 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persoalan demokrasi di Indonesia sangat jauh dari kata sempurna. Hingga kini, sistem demokrasi di Indonesia selalu mencari format yang mendekati penyempurnaan.

Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Profesor Susi Dwi Harijanti penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia selalu bermasalah, lantaran adanya pelemahan terhadap etis di bidang hukum. 

“Mengapa penyempurnaan demokrasi di Indonesia itu menjadi sangat bermasalah karena adanya kelemahan menjaga konsistensi posisi etis dan ini terlihat dengan sangat jelas pada pilpres 2024,” tegas Prof Susi Dwi Harijanti dalam acara virtual Forum Insan Cita bertemakan 'Indonesia Gelap atau Terang: Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum' pada Minggu, 16 Maret 2025.


Ia menegaskan indikator dari sulitnya menyempurnakan sistem politik di Indonesia, lantaran partai politik tidak mau menjaga etika dalam berpolitik. 

“Jadi bagaimana partai-partai politik itu tidak mau dan tidak berkehendak menurut saya untuk menjaga konsistensi dan tunduk pada hal-hal yang bersifat etis,” ujarnya.

“Nah ini adalah persoalan kalau ada masalah dengan demokrasi maka tidak kemudian lantas berpaling pada otokrasi,” sambungnya.

Prof Susi mengurai penting untuk melakukan pendalaman dan perluasan terhadap demokrasi, agar bisa diperdalam menuju konsistensi terhadap prinsip konstitusi berbasis substansi dan prosedur. 

“Kemudian dia diperluas dia menjadi sebagai sebuah budaya dan praktik tata kelola di berbagai elemen dan lapisan kehidupan,” tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya