Pemilu Belum Hasilkan Kelembagaan Pemerintah yang Efektif

Pemilu dan Pilkada yang dijalani Indonesia sejak tahun 1999, ternyata belum sepenuhnya berhasil melembagakan pemerintahan yang efektif. Yaitu pemerintahan yang benar-benar dapat menjalankan fungsi eksekusi yang dimilikinya.

Hal itu ditegaskan pakar politik BRIN Profesor Siti Zuhro dalam acara virtual Forum Insan Cita bertemakan ‘Indonesia Gelap atau Terang :Perspektif Ilmu Ekonomi, Politik dan Hukum’, Minggu, 16 Maret 2025.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat acap kali tidak sejalan dengan pemerintah daerah baik itu provinsi kabupaten kota.

“Mengapa? karena pemerintah daerahnya dipilih langsung, maka di situ otority itunya kekuatan politik sangat dirasakan tentunya oleh dalam hal ini kepala-kepala daerah,” kata Prof Siti Zuhro.

Lantas, Prof Zuhro mempertanyakan kesalahan apa dalam format Pemilu dan format Pilkada yang berlangsung selama ini di Indonesia. Terlebih, Pemilu dan Pilkada yang sudah dijalankan puluhan tahun seolah tak kunjung menghasilkan pemerintahan nasional provinsi atau regional dan lokal yang sinergis dan efektif.

“Ini pertanyaan mendasar maka mengapa kemarin muncul gitu ya,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Prof Zuhro menilai adanya keresahan dari pemerintahan saat ini tentang kurang sinergisnya antara pemerintah pusat dan daerah dengan menggelar program retret di Magelang. 

“Sejak pemerintahan Pak Prabowo semua gubernur bupati walikota Itu dibawa ke Magelang. Di sana dengan catatan bahwa supaya terjadi sinergi tadi itu untuk membangun daerah. Jadi, bagaimana agar provinsi kabupaten kota juga seiring sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah nasional,” ujarnya.

“Sehingga tidak jalan sendiri-sendiri antara pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten dan kota dan bahkan desa,” tutupnya.