Berita

Ratusan ribu pengunjung rasa di Beograd yang menentang pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic pada Sabtu, 15 Maret 2025/Net

Dunia

100.000 Orang Demo di Serbia, Kecam Pemerintahan Presiden Vucic

MINGGU, 16 MARET 2025 | 09:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 100.000 orang berkumpul di pusat kota Beograd, Serbia untuk mengikuti unjuk rasa massal yang menjadi puncak dari serangkaian protes anti-pemerintah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. 

Demonstrasi yang dilakukan pada Sabtu waktu setempat, 15 Maret 2025 itu dipicu oleh kekecewaan rakyat terhadap Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, dan pemerintahannya, yang dinilai gagal dalam menangani masalah korupsi dan keselamatan publik.

Meskipun hujan turun sesekali, ribuan pengunjuk rasa tetap memenuhi jalan-jalan kota, dengan banyak dari mereka terjebak di tengah kerumunan yang padat.


"Saya berharap ini akan mengguncang otoritasnya dan Vucic akan menyadari bahwa orang-orang tidak lagi mendukungnya," kata Milenko Kovacevic, salah seorang pengunjuk rasa, seperti dimuat PBS

"Ini adalah tanda bahwa kami lelah dengan kebijakan pemerintah yang tidak transparan," kata dia lagi.

Unjuk rasa ini adalah bagian dari gerakan antikorupsi yang dimulai setelah tragedi pada bulan November tahun lalu, ketika kanopi beton di stasiun kereta api di utara Serbia runtuh, menewaskan 15 orang. 

Banyak orang yang merasa kecelakaan tersebut adalah akibat dari kelalaian pemerintah dalam memperhatikan keselamatan dan mematuhi standar konstruksi yang diperlukan. 

"Kecelakaan itu adalah puncak dari ketidakadilan yang sudah lama kami rasakan. Pemerintah harus bertanggung jawab," ujar Dejan Simic, pengunjuk rasa lainnya.

Demonstrasi Sabtu, yang disebut "15 untuk 15," mengacu pada tanggal tragedi dan jumlah korban jiwa yang jatuh di kota Novi Sad. Selama protes, massa terdiam selama 15 menit untuk menghormati para korban.

Meskipun protes berlangsung damai, ketegangan sempat meningkat antara pengunjuk rasa dan polisi. 

Kepolisian mengungkapkan bahwa massa mencapai 107.000 orang pada puncaknya. Media independen Serbia bahkan memperkirakan jumlah pengunjuk rasa jauh lebih tinggi. 

"Kami ingin keadilan untuk mereka yang kehilangan nyawa karena kelalaian pemerintah," ujar beberapa mahasiswa yang terlibat dalam protes.

Namun, meski protes ini terlihat menguat, mahasiswa yang selama ini memimpin demonstrasi akhirnya memutuskan untuk menghentikan aksi tersebut pada Sabtu malam. 

Mereka mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan pengunjuk rasa dan ketidakmampuan untuk menjamin keamanan.

Kepolisian Serbia dilaporkan telah menangkap 13 orang pada malam sebelumnya, termasuk enam aktivis oposisi yang diduga merencanakan kerusuhan. 

Selain itu, sejumlah insiden kecil juga terjadi, seperti penabrakan sebuah mobil ke arah kerumunan di pinggiran kota Belgrade yang melukai tiga orang.

Presiden Vucic sendiri telah berulang kali menyuarakan kekhawatirannya terkait potensi kerusuhan, dengan menuding pihak-pihak asing, termasuk negara-negara Barat, mendukung gerakan protes tersebut. 

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengadakan pemilihan lebih awal atau membentuk pemerintahan transisi, meskipun tuntutan itu semakin menguat di kalangan pengunjuk rasa.

"Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kami tidak akan tunduk pada tekanan dari luar," tegas Vucic. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa dari pengunjuk rasa diduga memiliki agenda yang lebih besar, yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut.

Sebagai respons, pendukung Vucic mulai berkumpul di pusat kota Beograd, termasuk beberapa individu yang diketahui terkait dengan kekerasan masa lalu, menciptakan kekhawatiran akan potensi bentrokan antar kelompok yang berseberangan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya