Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist

Politik

Hendri Satrio:

Pelaku Korupsi MinyaKita Harus Dibuang ke Pulau Terpencil

MINGGU, 16 MARET 2025 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus kecurangan dalam takaran MinyaKita harus diusut hingga tuntas. Jika ditemukan ada pihak yang sengaja korupsi isi demi keuntungan pribadi, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Hal ini ditegaskan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat melalui akun X miliknya, dikutip Minggu, 16 Maret 2025.

"Kasus Minyak goreng, MinyaKita mulai adem bagaikan minyak jelantah yang menunggu diolah lagi, mari panaskan kompor agar minyak memanas hingga pelakunya terkuak," tegas Hensat.


Pihak berwenang diharapkan segera mengungkap siapa dalang di balik dugaan permainan takaran ini. Jika tidak ada tindakan tegas, bukan tak mungkin kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah akan semakin luntur.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menegaskan, pelaku harus diadili, bukan sekadar diberi teguran. Hukum tidak boleh  tumpul di hadapan mereka yang bermain curang.

"Tangkap (pelaku) dan dibuang ke pulau terpencil yang ada Hiunya," ungkap Hendri Satrio.

Pernyataan Hensat tersebut sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berencana  menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil karena geram dengan ulah koruptor.

Prabowo menyampaikan ini saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Di hadapan para guru yang hadir, ia mengatakan para koruptor yang membuat para guru, dokter, perawat, hingga petani kesusahan.

"Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya