Berita

Analis komunikasi politik Hendri Satrio/Ist

Politik

Hendri Satrio:

Pelaku Korupsi MinyaKita Harus Dibuang ke Pulau Terpencil

MINGGU, 16 MARET 2025 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus kecurangan dalam takaran MinyaKita harus diusut hingga tuntas. Jika ditemukan ada pihak yang sengaja korupsi isi demi keuntungan pribadi, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Hal ini ditegaskan analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat melalui akun X miliknya, dikutip Minggu, 16 Maret 2025.

"Kasus Minyak goreng, MinyaKita mulai adem bagaikan minyak jelantah yang menunggu diolah lagi, mari panaskan kompor agar minyak memanas hingga pelakunya terkuak," tegas Hensat.


Pihak berwenang diharapkan segera mengungkap siapa dalang di balik dugaan permainan takaran ini. Jika tidak ada tindakan tegas, bukan tak mungkin kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah akan semakin luntur.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu menegaskan, pelaku harus diadili, bukan sekadar diberi teguran. Hukum tidak boleh  tumpul di hadapan mereka yang bermain curang.

"Tangkap (pelaku) dan dibuang ke pulau terpencil yang ada Hiunya," ungkap Hendri Satrio.

Pernyataan Hensat tersebut sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang berencana  menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil karena geram dengan ulah koruptor.

Prabowo menyampaikan ini saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Di hadapan para guru yang hadir, ia mengatakan para koruptor yang membuat para guru, dokter, perawat, hingga petani kesusahan.

"Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu,” kata Prabowo.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya