Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Antisipasi Kenaikan Harga

Bulog dan Bapanas Harus Pangkas Jalur Distribusi Beras

MINGGU, 16 MARET 2025 | 08:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Pujiatmoko mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras akibat kelangkaan persediaan. 

Pujiatmoko menilai kondisi saat ini sedang tidak biasa. Curah hujan relatif tinggi sehingga di beberapa wilayah sentra produksi beras terjadi gagal panen. Sementara pada bagian lain permintaan beras justru meningkat karena mendekati hari raya. 

Karena itu, Pujiatmoko menyarankan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras melalui berbagai program.


“Pemerintah jangan hanya mengandalkan impor untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mencari program yang lebih memberdayakan petani agar bisa bertahan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang,” ujar Pujiatmoko dalam keterangannya, Minggu, 16 Maret 2025.

Mantan Atase Pertanian Tokyo ini melihat stabilisasi harga beras di Indonesia masih menjadi masalah. Operasi pasar yang biasa dilakukan Bulog belum sepenuhnya efektif mengendalikan harga karena dilaksanakan secara responsif dan tidak merata ke seluruh wilayah. 

Alternatifnya, Pujiatmoko menyarankan pemerintah melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memangkas jalur distribusi beras. 

Doktor lulusan Gifu University, Jepang ini menilai jalur produksi dan distribusi beras saat ini terlalu panjang sehingga mudah dimainkan oleh tengkulak. 

“Harusnya dibuat jalur distribusi yang sederhana sehingga disparitas (selisih) harga produksi, distribusi dan penjualan tidak terlalu jauh,” imbuh dia.

“Pada bagian lain Bulog juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan stok dan impor beras. Bulog dan Bapanas bersama-sama perlu memperbaiki strategi cadangan beras yang efektif. Dengan demikian tidak ada celah dan alasan bagi siapapun untuk impor beras,” pungkas Pujiatmoko.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya