Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Antisipasi Kenaikan Harga

Bulog dan Bapanas Harus Pangkas Jalur Distribusi Beras

MINGGU, 16 MARET 2025 | 08:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Pujiatmoko mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras akibat kelangkaan persediaan. 

Pujiatmoko menilai kondisi saat ini sedang tidak biasa. Curah hujan relatif tinggi sehingga di beberapa wilayah sentra produksi beras terjadi gagal panen. Sementara pada bagian lain permintaan beras justru meningkat karena mendekati hari raya. 

Karena itu, Pujiatmoko menyarankan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras melalui berbagai program.


“Pemerintah jangan hanya mengandalkan impor untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus mencari program yang lebih memberdayakan petani agar bisa bertahan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang,” ujar Pujiatmoko dalam keterangannya, Minggu, 16 Maret 2025.

Mantan Atase Pertanian Tokyo ini melihat stabilisasi harga beras di Indonesia masih menjadi masalah. Operasi pasar yang biasa dilakukan Bulog belum sepenuhnya efektif mengendalikan harga karena dilaksanakan secara responsif dan tidak merata ke seluruh wilayah. 

Alternatifnya, Pujiatmoko menyarankan pemerintah melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memangkas jalur distribusi beras. 

Doktor lulusan Gifu University, Jepang ini menilai jalur produksi dan distribusi beras saat ini terlalu panjang sehingga mudah dimainkan oleh tengkulak. 

“Harusnya dibuat jalur distribusi yang sederhana sehingga disparitas (selisih) harga produksi, distribusi dan penjualan tidak terlalu jauh,” imbuh dia.

“Pada bagian lain Bulog juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan stok dan impor beras. Bulog dan Bapanas bersama-sama perlu memperbaiki strategi cadangan beras yang efektif. Dengan demikian tidak ada celah dan alasan bagi siapapun untuk impor beras,” pungkas Pujiatmoko.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya