Berita

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat/Istimewa

Nusantara

7 Juta Hektare Lahan Berpotensi Dikelola Warga sebagai Perhutanan Sosial

MINGGU, 16 MARET 2025 | 05:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perhutanan sosial merupakan salah satu dukungan untuk program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat ini terdapat 7 juta hektare lahan yang berpotensi dijadikan perhutanan sosial.

"Program perhutanan sosial ini kita punya rencana dan sekarang menjadi program strategis nasional," ujar Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu 15 Maret 2025.

Raja Antoni menjelaskan, perhutanan sosial sudah dimulai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga saat ini sebanyak 8,3 juta hektare telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial. 


"Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko 
Widodo, sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta (hektare)," tuturnya.

Usai kembali mengidentifikasi, pihaknya menemukan ada tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan perhutanan sosial. Sehingga saat ini terdapat 7 juta hektare yang dapat diberikan akses kepada para petani.

"Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial," jelasnya.

Dirinya saat ini mengajak para petani untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga hutan.

"Kalau dulu, pada masa lalu, para petani di kawasan hutan berjarak dengan hutan, dilarang masuk hutan, polisi hutannya galak-galak. Kalau sekarang lebih humanis, dan mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan," kata Raja Antoni.

"Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya