Berita

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat/Istimewa

Nusantara

7 Juta Hektare Lahan Berpotensi Dikelola Warga sebagai Perhutanan Sosial

MINGGU, 16 MARET 2025 | 05:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perhutanan sosial merupakan salah satu dukungan untuk program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat ini terdapat 7 juta hektare lahan yang berpotensi dijadikan perhutanan sosial.

"Program perhutanan sosial ini kita punya rencana dan sekarang menjadi program strategis nasional," ujar Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu 15 Maret 2025.

Raja Antoni menjelaskan, perhutanan sosial sudah dimulai pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sehingga saat ini sebanyak 8,3 juta hektare telah digunakan para petani untuk perhutanan sosial. 


"Ada potensi 12,7 juta yang sudah mulai dikerjakan pada periode lalu di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko 
Widodo, sudah memiliki akses petani sekarang sekitar 8,3 juta, jadi masih ada sekitar 4 juta (hektare)," tuturnya.

Usai kembali mengidentifikasi, pihaknya menemukan ada tambahan potensi lahan yang dapat dijadikan perhutanan sosial. Sehingga saat ini terdapat 7 juta hektare yang dapat diberikan akses kepada para petani.

"Kemarin saya eksplor lagi potensinya bisa ditingkatkan dari 12,7 juta bisa jadi 15 juta. Artinya bisa sekitar 7 juta lagi masyarakat petani kita dapat diberikan akses pada perhutanan sosial," jelasnya.

Dirinya saat ini mengajak para petani untuk dapat memaksimalkan dan memanfaatkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi. Selain itu, secara bersamaan masyarakat juga diajak untuk tetap menjaga hutan.

"Kalau dulu, pada masa lalu, para petani di kawasan hutan berjarak dengan hutan, dilarang masuk hutan, polisi hutannya galak-galak. Kalau sekarang lebih humanis, dan mengajak petani masuk ke hutan dan memanfaatkan, memaksimalkan fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi tapi secara bersamaan juga menjaga hutan," kata Raja Antoni.

"Jadi masih ada potensi yang luar biasa yang bisa kita berikan akses pada masyarakat," pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya