Berita

Ilustrasi Gedung Kejaksaan Agung/Istimewa

Hukum

Pengamat Hukum: Waspada Pelemahan Kejagung

SABTU, 15 MARET 2025 | 23:53 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung (Kejagung) terindikasi sedang diserang melalui pemberitaan menyudutkan, pembunuhan karakter insan Adhyaksa, termasuk pelaporan dan adu domba antarpenegak hukum.

“Polanya hampir sama, yaitu saat Kejagung mengungkap kasus-kasus besar maka selalu muncul serangan semacam itu dan isu-isu lama dimainkan kembali secara terorganisasi,” kata pengamat hukum, Masriadi Pasaribu, dalam keterangannya, Sabtu 15 Maret 2025.

Dalam pengamatan Masri, setelah Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, serangan terhadap pejabat Kejaksaan di media sosial begitu masif.


Isu-isu miring berupa fitnah terhadap petinggi Kejaksaan kembali muncul. Termasuk adanya pelaporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tindakan melaporkan suatu dugaan tindak pidana adalah hak yang dilindungi Undang-undang, dan pasti saya bela hak itu. Tetapi publik juga berhak bertanya, mengapa laporannya muncul di tengah bergulirnya kasus besar yang ditangani Kejagung," ujar Masriadi.

Menurut Masriadi, tindakan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk serangan balik koruptor terhadap institusi Kejaksaan. Sebab, koruptor dan lingkarannya pasti tidak senang serta merasa terancam dengan langkah-langkah besar Kejagung dalam memberantas korupsi.

“Fenomena serangan balik koruptor sudah berkali-kali menimpa Kejagung. Itu harus tetap diwaspadai karena dampaknya bisa memengaruhi soliditas penegakan hukum, mengganggu kesinergian antarlembaga, dan juga memengaruhi opini dan kepercayaan publik,” tuturnya.

Ia berpendapat, saat ini yang dibutuhkan Kejagung dalam mengungkap sejumlah kasus megakorupsi adalah dukungan dari berbagai pihak.

“Salah satu lembaga yang masih jadi harapan publik dalam memberantas korupsi. Lembaga dengan prestasi membanggakan, maka harus kita dukung,” ucap Masriadi.

Soal pelaporan ke KPK, Masri mengimbau KPK bisa berkolaborasi dengan Kejaksaan untuk memberantas mafia-mafia berkedok bisnis yang telah menggarong hak-hak masyarakat.

"Sebab dengan serangan yang bertubi-tubi bisa mempengaruhi psikologis Jampidsus," pungkas Masriadi. 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya