Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara/RMOL
Belanja pemerintah yang melambat di awal tahun 2025 berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memicu tingginya angka PHK.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Askar, menilai belanja pemerintah memiliki peran vital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Penurunan belanja pemerintah pusat hingga 10,76 persen dan anjloknya belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 45,5 persen secara tahunan (yoy) ini dapat mengurangi perputaran uang di masyarakat, menekan konsumsi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Anjloknya belanja pemerintah juga berpotensi menyebabkan terhentinya proyek infrastruktur di daerah yang juga menyebabkan gelombang PHK dan pengangguran di sektor konstruksi dan industri pendukungnya," kata Askar dalam keterangan resmi pada Jumat, 14 Maret 2025.
Ia membandingkan situasi di Indonesia dengan Argentina dan Vietnam. Menurutnya, Presiden Argentina, Javier Milei, memangkas anggaran secara signifikan, tetapi berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga 11 persen pada Februari 2025, yang menghasilkan surplus fiskal.
Sementara Vietnam melakukan efisiensi anggaran untuk memangkas birokrasi dan menarik investasi asing.
"Di Indonesia, justru terjadi dua masalah sekaligus; anggaran dipangkas yang membebani masyarakat kelas bawah, dan penerimaan negara anjlok drastis," tambah Media.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci belanja pemerintah pada Februari 2024 sebesar Rp239,6 triliun, sementara pada periode yang sama di tahun 2025 ini tercatat hanya Rp211,5 triliun.
Menurutnya, kondisi ini terjadi lantaran adanya pelaksanaan Pemilu dan bantuan pangan imbas El Nino pada tahun lalu.
