Presiden AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net
Amerika Serikat dan Israel dikabarkan telah melakukan pembicaraan dengan tiga negara Afrika Timur mengenai kemungkinan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza ke Sudan, Somalia, dan wilayah yang memisahkan diri, Somaliland.
Informasi ini diungkap oleh pejabat AS dan Israel yang dikutip oleh kantor berita The Associated Press (AP) pada Jumat, 14 Maret 2025.
Menurut laporan tersebut, Seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim menyatakan bahwa diskusi ini berlangsung dalam kerahasiaan tinggi. Masih belum jelas sejauh mana upaya ini telah berkembang dan pada tingkat apa pembicaraan dilakukan.
Sebagai imbalan atas penerimaan warga Palestina yang dimukimkan kembali, AS dan Israel dikabarkan menawarkan berbagai insentif, termasuk bantuan finansial, diplomatik, dan keamanan.
Seorang pejabat AS yang terlibat dalam negosiasi mengonfirmasi bahwa AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai berbagai bidang kerja sama.
"Kami melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS dengan imbalan pengakuan," ungkapnya.
Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia dengan populasi lebih dari 3 juta jiwa, berupaya mendapatkan pengakuan internasional.
Presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, diyakini menjadikan pengakuan ini sebagai prioritas utama pemerintahannya.
Namun, masih belum jelas mengapa Somalia akan mempertimbangkan untuk menampung warga Palestina, mengingat negara tersebut secara historis sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Penyelarasan geopolitik terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik alasan Somalia," ujar Sambu Chepkorir, seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi.
Di Sudan, dua pejabat yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah menghubungi militer Sudan untuk membahas kemungkinan menerima warga Palestina.
Salah satu pejabat mengungkapkan bahwa diskusi ini sebenarnya telah dimulai sebelum pelantikan Trump. AS menawarkan bantuan militer terhadap kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), serta bantuan rekonstruksi pascaperang dan insentif lainnya.
Namun, kedua pejabat Sudan menegaskan bahwa pemerintah mereka menolak gagasan tersebut.
"Saran ini langsung ditolak. Tidak seorang pun membuka masalah ini lagi," kata salah satu pejabat Sudan.
Pernyataan tersebut langsung mendapat kecaman dari warga Palestina dan negara-negara Timur Tengah, yang menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
"Pemindahan paksa warga Palestina adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi," ujar profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout seperti dimuat Jazeera.
Qarmout menegaskan bahwa pemerintah di seluruh dunia harus menolak usulan tersebut dan tidak bekerja sama dengan Israel dalam skenario apa pun.
"Banyak negara di Afrika masih berjuang melawan warisan kolonial. Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat kolonialisme. Mereka [Israel] harus diekspos dan masuk dalam daftar yang memalukan," tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS maupun Israel mengenai laporan ini. Sementara itu, berbagai pihak terus mengecam rencana pemindahan paksa warga Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan minggu ini, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang selama ini dikenal sebagai pendukung emigrasi "sukarela" warga Palestina, mengatakan bahwa Israel sedang berupaya mencari negara-negara yang bersedia menerima mereka.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa Israel tengah menyiapkan departemen emigrasi yang sangat besar dalam Kementerian Pertahanan.
