Rektor UMJ, Mamun Murod/RMOL
Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu diharapkan selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperkokoh demokrasi dan memperkuat reformasi politik, itu sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
Demikian disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Mamun Murod dalam sambutannya di acara seminar bertajuk “Urgensi Revisi UU Pemilu: Penataan Desain Keserentakan Pemilu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu” di Kampus UMJ, Cirendeu, Tangerang Selatan, pada Jumat, 14 Maret 2025.
Mamun Murod meyakini Presiden Prabowo akan konsisten sejalan antara tindakan dan apa yang diucapkannya. Baik itu terkait efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi hingga terkait dengan masalah pemilu di Indonesia.
“Maka mestinya ini harus menjadi masukan kita bersama, spiritnya harus spirit yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, maka UU yang akan muncul dan kemudian akan dibahas, disahkan menjadi UU, mestinya harus bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo,” ujar Mamun Murod.
Mamun Murod menyebut, dalam rangka memperbaiki sistem kepemiluan baik itu legislatif maupun eksekutif, maka konsistensi Presiden Prabowo akan diuji.
“Ya tentu memang semua harus restu dari Istana pasti. Tinggal konsistensi Presiden Prabowo akan diuji di sini,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengkritisi sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga," kata Prabowo di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis 12 Desember 2024.
Dengan begitu, Presiden Prabowo pun menilai bahwa perlu adanya perbaikan sistem pemilu di Indonesia.
"Apalagi ada Mbak Puan (Puan Maharani Ketua DPP PDIP), mari kita berpikir, mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun dalam 1-2 hari dari negara, maupun tokoh politik masing-masing," tegas Prabowo.
Prabowo melihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, India lebih efisien. Karena DPRD lah yang menunjuk Gubernur hingga Bupati.
"Efisien nggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," tandasnya.
