Berita

Ilustrasi siswa-siswi Sekolah Dasar/Instagram @kemensosri

Politik

Jabar Ditargetkan Punya 30 Sekolah Rakyat Gratis

JUMAT, 14 MARET 2025 | 06:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat guna memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang tinggal di pelosok.

Program Kementerian Sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama bagi para siswa.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.


Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi yang tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.

Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, supaya selaras dengan kebijakan daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.

"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," terangnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD.

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," tutup Gus Ipul.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya