Berita

Ilustrasi siswa-siswi Sekolah Dasar/Instagram @kemensosri

Politik

Jabar Ditargetkan Punya 30 Sekolah Rakyat Gratis

JUMAT, 14 MARET 2025 | 06:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat guna memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang tinggal di pelosok.

Program Kementerian Sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama bagi para siswa.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.


Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi yang tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.

Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, supaya selaras dengan kebijakan daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.

"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," terangnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD.

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," tutup Gus Ipul.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya