Berita

Ilustrasi siswa-siswi Sekolah Dasar/Instagram @kemensosri

Politik

Jabar Ditargetkan Punya 30 Sekolah Rakyat Gratis

JUMAT, 14 MARET 2025 | 06:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat guna memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang tinggal di pelosok.

Program Kementerian Sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama bagi para siswa.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.


Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi yang tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.

Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, supaya selaras dengan kebijakan daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.

"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," terangnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD.

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," tutup Gus Ipul.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Mudik Gratis 2026 Pemprov Jabar, Berikut Rute dan Cara Daftarnya

Sabtu, 21 Februari 2026 | 14:13

DPR Komitmen Kawal Pelaksanaan MBG Selama Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:32

Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Enam Bulan, Dibayangi Ketegangan AS-Iran

Sabtu, 21 Februari 2026 | 13:21

DPR Soroti Impor Pickup Kopdes Merah Putih

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:58

Prabowo Temui 12 Raksasa Investasi Global: “Indonesia Tak Lagi Tidur”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:49

DPR Tegaskan LPDP Harus Tegakkan Kontrak di Tengah Polemik “Cukup Saya WNI, Anak Jangan”

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:26

Pemerintah Inggris Siap Hapus Andrew dari Daftar Pewaris Takhta

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:14

Kemenag: Tidak Ada Kebijakan Zakat untuk MBG

Sabtu, 21 Februari 2026 | 12:04

Korban Banjir Lebak Gedong Masih di Huntara, DPR Desak Aksi Nyata Pemerintah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:25

Norwegia Masih Kuat di Posisi Puncak Olimpiade, Amerika Salip Tuan Rumah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya