Berita

Ilustrasi siswa-siswi Sekolah Dasar/Instagram @kemensosri

Politik

Jabar Ditargetkan Punya 30 Sekolah Rakyat Gratis

JUMAT, 14 MARET 2025 | 06:32 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat guna memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang tinggal di pelosok.

Program Kementerian Sosial ini pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sebab Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga asrama bagi para siswa.

"Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi, usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis 13 Maret 2025.


Adapun Sekolah Rakyat ini akan dibangun bertahap, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi yang tersebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jabar.

Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa, dengan kurikulum yang selaras dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dedi Mulyadi mengusulkan, Sekolah Rakyat menerapkan aturan masuk lebih pagi, seperti yang sedang dirancang Pemprov Jabar, supaya selaras dengan kebijakan daerah.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong hingga larut malam, yang sering kali berujung pada kenakalan remaja seperti tawuran dan kebut-kebutan.

"Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," terangnya.

Sementara itu Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, kementeriannya sedang aktif berkoordinasi dengan bupati dan walikota di Jabar untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dijadikan lokasi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi sekolah, yang datanya akan diverifikasi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah tersebut mengusung konsep asrama, namun tetap memungkinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anak mereka, terutama bagi siswa SD.

"Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," tutup Gus Ipul.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya