Berita

Emas Antam/Ist

Politik

Bos Antam Berdalih Tidak Ada Emas Palsu

KAMIS, 13 MARET 2025 | 17:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bos PT Antam Tbk Nicholas D Kanter mengurai kronologi adanya kasus 109 ton emas palsu yang menjadi sorotan di tengah masyarakat, ketika rapat kerja bersama Komisi VI DPR.

Nicholas Kanter menuturkan bahwa emas yang ada di Antam telah sesuai aturan resmi LBMA (London Bullion Market Association) atau standarisasi emas dan perak di pasar dunia.

"Jadi kita punya emas yang kita proses ini sesuai dengan persyaratan daripada LBMA itu. Kita harus mengecek emas yang diberikan itu. Perusahaannya, memang perusahaan yang legal mereka membayar pajak," kata Nicholas di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR, Senayan, Kamis, 13 Maret 2025.


"Jadi itu hanya dokumentasinya yang kita harus periksa," sambungnya.

Kemudian, dugaan korupsi ratusan ton emas dari Antam itu merupakan emas murni dan asli hanya saja dokumen yang dikeluarkan palsu.

"Di mana kita tidak memeriksa perusahaan-perusahaan itu, bahwa mereka menambang dari tambang emas yang ilegal, itu kan bukan menjadi kewajiban kita," jelas dia.

"Kita kewajibannya adalah memeriksa perusahaan dan mereka menyampaikan berdasarkan dengan surat-surat bahwa emas yang dihasilkan dari IUP tertentu, izin usaha yang dia miliki," beber Nico.

Pihaknya menambahkan perusahaan yang menjadi rekanan Antam sudah memenuhi aturan. Namun pada prosesnya perusahaan resmi itu mengambil emas dari penambang ilegal.

"Kita tidak melihat bahwa ada juga emas-emas yang diprosesnya oleh perusahaan itu, dari tempat-tempat yang ilegal itu kan nggak bisa kita lihat Pak, sejauh ke mana mereka mengambil, mereka hanya membawa mereka punya dokumen-dokumen yaitu sesuai dengan persyaratannya itu itu semua memenuhi persyaratan yang ada jadi itu yang membuat kita kesulitan," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya