Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan penyegelan kawasan diduga melanggar aturan lingkungan di Bogor/Ist
Penegakan aturan kembali dilakukan dengan pemasangan tiga lokasi di kawasan Sentul-Ciawi, Bogor yang disinyalir terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan yang cukup serius.
Hal tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat melakukan peninjauan lapangan serta pemasangan papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
"Penegakan hukum lingkungan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan sektor pangan nasional. Ini komitmen kami melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang," kata Menko Zulhas, Kamis, 13 Maret 2025.
Kawasan Sentul-Ciawi, Bogor, merupakan wilayah strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek. Namun, maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem serius yang berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan.
Tiga lokasi yang dipasangi papan peringatan pengawasan adalah Gunung Geulis Country Club, Ciawi Bogor. Lokasi ini tidak memiliki persetujuan teknis TPS Limbah B3 dan terdapat tumpukan sampah di sekitar TPS.
Kemudian Summarecon Bogor karena tidak memiliki sedimen trap, biopori, dan sumur resapan hingga menyebabkan sedimentasi di Sungai Ciangsana akibat kegiatan cut and fill.
Lokasi ketiga ada di PT Bobobox Asset Management. Lokasi ini tidak sesuai dengan izin yang diberikan, di-KSO-kan (kerja sama operasional) tanpa mengubah fungsi tata ruang.
“Dengan sinergi dan tanggung jawab bersama, kita dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan masa depan yang lebih hijau serta lestari dapat terwujud bagi kita semua," sambung Zulhas.
Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai regulasi dapat mengganggu pasokan air, merusak lahan pertanian, dan mengurangi produktivitas pangan.
Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan menjadi langkah krusial untuk mencegah dampak lebih lanjut yang dapat mengancam ketahanan pangan.
