Berita

Kolase foto Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter/RMOL

Politik

Bos Antam Tuding Media Sosial Berlebihan “Ngajar” Korupsi Emas

KAMIS, 13 MARET 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter melakukan klarifikasi soal terjadinya praktik emas palsu yang merugikan negara ratusan triliun.
Hal itu disampaikan Nicholas Kanter ketika rapat kerja bersama Komisi VI DPR membahas tentang evaluasi subholding MIND DI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 13 Maret 2025.

Semula, Nicholas Kanter menjawab keluhan dari Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini terkait Antam yang merugikan negara ratusan triliun hingga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

“Tadi terkait dengan permintaan dari ibu pimpinan, bahwa karena sekarang kan kita juga mesti meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sangat-sangat disayangkan, media itu juga memberikan atau media sosial yang diberikan itu banyak kasus sebenarnya, terkait dengan ada kasus emas palsu 109 ton, padahal itu kasus 7 bulan lalu,” kata Nicholas Kanter.

“Dan sudah di-clarify dan sekarang ini sudah dalam tahap persidangan,”sambungnya.

Ia juga menyayangkan bahwa pemberitaan di media massa yang menyamakan kasus Antam dengan Pertamina dengan kerugian hingga 5 kuadriliun lebih. 

“Jadi ini juga tidak baik bahkan di dalam media yang terakhir, kita itu disampaikan tanpa melebihi bahkan kerugian dari Pertamina jadi 5,9 kuadriliun, itu disampaikan di media dan Alhamdulillah kita berhasil juga bicara dengan Kejaksaan Agung sehingga Kapuspen juga mengeluarkan statement bahwa itu tidak benar,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan perbaikan di tubuh Antam. Kendati demikian, ia seakan menyalahkan kinerja perusahaan di masa lalu yang kurang baik. 

“Jadi sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu memang kita telah melakukan perbaikan-perbaikan daripada tata kelola emas karena banyak kasus-kasus emas di masa lalu yang memang kita mesti mengakui bahwa tata kelola kita juga kurang baik, tetapi apa yang diputarkan oleh media itu juga nggak semuanya benar,” tandas dia.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya