Berita

Kolase foto Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter/RMOL

Politik

Bos Antam Tuding Media Sosial Berlebihan “Ngajar” Korupsi Emas

KAMIS, 13 MARET 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter melakukan klarifikasi soal terjadinya praktik emas palsu yang merugikan negara ratusan triliun.
Hal itu disampaikan Nicholas Kanter ketika rapat kerja bersama Komisi VI DPR membahas tentang evaluasi subholding MIND DI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 13 Maret 2025.

Semula, Nicholas Kanter menjawab keluhan dari Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini terkait Antam yang merugikan negara ratusan triliun hingga menghilangkan kepercayaan masyarakat.


Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

“Tadi terkait dengan permintaan dari ibu pimpinan, bahwa karena sekarang kan kita juga mesti meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sangat-sangat disayangkan, media itu juga memberikan atau media sosial yang diberikan itu banyak kasus sebenarnya, terkait dengan ada kasus emas palsu 109 ton, padahal itu kasus 7 bulan lalu,” kata Nicholas Kanter.

“Dan sudah di-clarify dan sekarang ini sudah dalam tahap persidangan,”sambungnya.

Ia juga menyayangkan bahwa pemberitaan di media massa yang menyamakan kasus Antam dengan Pertamina dengan kerugian hingga 5 kuadriliun lebih. 

“Jadi ini juga tidak baik bahkan di dalam media yang terakhir, kita itu disampaikan tanpa melebihi bahkan kerugian dari Pertamina jadi 5,9 kuadriliun, itu disampaikan di media dan Alhamdulillah kita berhasil juga bicara dengan Kejaksaan Agung sehingga Kapuspen juga mengeluarkan statement bahwa itu tidak benar,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan perbaikan di tubuh Antam. Kendati demikian, ia seakan menyalahkan kinerja perusahaan di masa lalu yang kurang baik. 

“Jadi sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu memang kita telah melakukan perbaikan-perbaikan daripada tata kelola emas karena banyak kasus-kasus emas di masa lalu yang memang kita mesti mengakui bahwa tata kelola kita juga kurang baik, tetapi apa yang diputarkan oleh media itu juga nggak semuanya benar,” tandas dia.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Polri Gandeng INASSOC Sosialisasikan Aturan Penggunaan Airsoft Gun

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:34

Wamenkop Ferry Juliantono Ingin Gapoktan Naik Kelas

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:33

Kontrol Sipil ke Militer Harus Objektif, Jangan Pragmatis

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:23

Warga Jakarta Diminta Waspada Cuaca Ekstrem

Jumat, 14 Maret 2025 | 15:12

Hasto Siap Sampaikan Eksepsi Pekan Depan

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:51

Sidang Perdana Duterte di ICC, Momen Bersejarah bagi Keadilan Internasional

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:30

Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:23

Anggaran Makan Bergizi Gratis Naik dari Rp71 Triliun Jadi Rp171 Triliun

Jumat, 14 Maret 2025 | 14:17

Pengamat: Bagaimana Mungkin Seorang Teddy Dilantik jadi Seskab?

Jumat, 14 Maret 2025 | 13:59

Korsleting Baterai Jadi Penyebab Kebakaran Air Busan

Jumat, 14 Maret 2025 | 13:54

Selengkapnya