Berita

Kolase foto Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter/RMOL

Politik

Bos Antam Tuding Media Sosial Berlebihan “Ngajar” Korupsi Emas

KAMIS, 13 MARET 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter melakukan klarifikasi soal terjadinya praktik emas palsu yang merugikan negara ratusan triliun.
Hal itu disampaikan Nicholas Kanter ketika rapat kerja bersama Komisi VI DPR membahas tentang evaluasi subholding MIND DI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 13 Maret 2025.

Semula, Nicholas Kanter menjawab keluhan dari Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini terkait Antam yang merugikan negara ratusan triliun hingga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

“Tadi terkait dengan permintaan dari ibu pimpinan, bahwa karena sekarang kan kita juga mesti meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sangat-sangat disayangkan, media itu juga memberikan atau media sosial yang diberikan itu banyak kasus sebenarnya, terkait dengan ada kasus emas palsu 109 ton, padahal itu kasus 7 bulan lalu,” kata Nicholas Kanter.

“Dan sudah di-clarify dan sekarang ini sudah dalam tahap persidangan,”sambungnya.

Ia juga menyayangkan bahwa pemberitaan di media massa yang menyamakan kasus Antam dengan Pertamina dengan kerugian hingga 5 kuadriliun lebih. 

“Jadi ini juga tidak baik bahkan di dalam media yang terakhir, kita itu disampaikan tanpa melebihi bahkan kerugian dari Pertamina jadi 5,9 kuadriliun, itu disampaikan di media dan Alhamdulillah kita berhasil juga bicara dengan Kejaksaan Agung sehingga Kapuspen juga mengeluarkan statement bahwa itu tidak benar,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan perbaikan di tubuh Antam. Kendati demikian, ia seakan menyalahkan kinerja perusahaan di masa lalu yang kurang baik. 

“Jadi sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu memang kita telah melakukan perbaikan-perbaikan daripada tata kelola emas karena banyak kasus-kasus emas di masa lalu yang memang kita mesti mengakui bahwa tata kelola kita juga kurang baik, tetapi apa yang diputarkan oleh media itu juga nggak semuanya benar,” tandas dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya