Berita

Kolase foto Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter/RMOL

Politik

Bos Antam Tuding Media Sosial Berlebihan “Ngajar” Korupsi Emas

KAMIS, 13 MARET 2025 | 15:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Direktur Utama PT Antam (Tbk) Nicholas D Kanter melakukan klarifikasi soal terjadinya praktik emas palsu yang merugikan negara ratusan triliun.
Hal itu disampaikan Nicholas Kanter ketika rapat kerja bersama Komisi VI DPR membahas tentang evaluasi subholding MIND DI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 13 Maret 2025.

Semula, Nicholas Kanter menjawab keluhan dari Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini terkait Antam yang merugikan negara ratusan triliun hingga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

Namun, pihaknya seolah menyalahkan media massa yang membuat berita terkait korupsi Antam sangat berlebihan. 

“Tadi terkait dengan permintaan dari ibu pimpinan, bahwa karena sekarang kan kita juga mesti meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sangat-sangat disayangkan, media itu juga memberikan atau media sosial yang diberikan itu banyak kasus sebenarnya, terkait dengan ada kasus emas palsu 109 ton, padahal itu kasus 7 bulan lalu,” kata Nicholas Kanter.

“Dan sudah di-clarify dan sekarang ini sudah dalam tahap persidangan,”sambungnya.

Ia juga menyayangkan bahwa pemberitaan di media massa yang menyamakan kasus Antam dengan Pertamina dengan kerugian hingga 5 kuadriliun lebih. 

“Jadi ini juga tidak baik bahkan di dalam media yang terakhir, kita itu disampaikan tanpa melebihi bahkan kerugian dari Pertamina jadi 5,9 kuadriliun, itu disampaikan di media dan Alhamdulillah kita berhasil juga bicara dengan Kejaksaan Agung sehingga Kapuspen juga mengeluarkan statement bahwa itu tidak benar,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan perbaikan di tubuh Antam. Kendati demikian, ia seakan menyalahkan kinerja perusahaan di masa lalu yang kurang baik. 

“Jadi sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu memang kita telah melakukan perbaikan-perbaikan daripada tata kelola emas karena banyak kasus-kasus emas di masa lalu yang memang kita mesti mengakui bahwa tata kelola kita juga kurang baik, tetapi apa yang diputarkan oleh media itu juga nggak semuanya benar,” tandas dia.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya