Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya/Ist

Politik

Pengamat Militer:

Teddy Tak Penuhi Syarat jadi Ajudan Presiden

Dunia Menertawakan Indonesia
KAMIS, 13 MARET 2025 | 11:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perlakuan istimewa terhadap Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya harusnya segera disikapi TNI Angkatan Darat. 

Pengamat Militer Selamat Ginting menilai Teddy belum layak menjadi ajudan Presiden RI. Pangkat Letkol sekalipun harusnya sekadar menjadi asisten ajudan Presiden. 

“Karena ajudan Presiden pangkatnya Kolonel. Sementara asisten ajudan itu hanya Mayor, Letkol. Jadi belum memenuhi syarat,” kata Ginting dalam dalam sebuah sebuah podcast dikutip Kamis 13 Maret 2025. 


Menurut Ginting, Markas Besar TNI AD harus buka suara dan tidak boleh mendiamkan perlakuan istimewa yang diterima Letkol Teddy Indra Wijaya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini. Sebab, hal itu akan berdampak buruk pada citra institusi TNI.

“Mabes TNI dan Mabes AD harusnya terbuka, jujur, karena ini membuat keresahan di kalangan prajurit. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari Perwira Tinggi bintang 4 3, 2, 1, dan Kolonel serta lulusan Akmil lainnya resah dengan kasus Teddy ini,” kata Ginting. 

“TNI apa enggak malu gitu dengan kasus seperti ini. Dunia juga menertawakan kasus Teddy ini Bung!” imbuhnya menegaskan. 

Atas dasar itu, Ginting mengaku tidak heran dengan cara kerja Letkol Teddy yang kini juga menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) merangkap ajudan Prabowo tersebut. 

Pasalnya, dengan pangkat Letkol harusnya seorang prajurit TNI masih memimpin batalyon dalam lingkup yang masih kecil. 

“Jangankan komandan batalyon, Teddy sebelum ini diberikan jabatan Wakil Komandan Batalyon Infanteri 328 Pararaider Kostrad tapi tidak pernah ditempati sejak Februari 2024 sampai sekarang," kata Ginting. 

Ginting juga menyoroti perilaku Teddy saat mengawal Presiden Prabowo.

“Makanya saya nggak kaget tugas dia (Teddy) hanya nyolek-nyolek orang untuk supaya tidak melewati Presiden “minggir Presiden mau lewat”, “jangan ngobrol” dan segala macem," kata Ginting.

"Nah itu kan urusan-urusan seperti itu. Masak diberikan posisi sestrategis itu. Ini menandakan kita turun! Jadi ini main-main, TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Naga Bonar. Ini memalukan Bung!” imbuhnya menegaskan.



Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya