Berita

Pembacaan vonis terhadap Profesor Marthen Napang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025/Ist

Hukum

Guru Besar Unhas Marthen Napang Divonis 1 Tahun Penjara

RABU, 12 MARET 2025 | 23:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Profesor Marthen Napang divonis satu tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 12 Maret 2025.

Vonis tersebut dibacakan Hakim Ketua, Buyung Dwikora setelah Profesor Marthen diputus terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

"Terdakwa Profesor Doktor Marthen Napang, SH, MH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum," kata Hakim Ketua Buyung.


"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Profesor Doktor Marthen Napang, SH, MH tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun," sambung Hakim Ketua Buyung.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan vonis hukuman 4 tahun penjara karena melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

"Saya menghormati (putusan) hakim," kata John Palinggi menanggapi vonis pengadilan.

Marthen Napang sebelumnya dilaporkan John Palinggi ke Polda Metro Jaya pada Agustus 2017 atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan dan/atau pemalsuan dokumen surat Mahkamah Agung (MA) yang mengakibatkan John mengalami kerugian Rp950 juta.

Marthen diduga memalsukan dokumen putusan MA seolah-olah perkara orang tua angkat John Palinggi, Setiawan yang diurus Marthen Napang menang di MA. Namun setelah dicek langsung di MA, isi putusan kasus Setiawan ditolak MA.

Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Marthen Napang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/atau penggelapan Pasal 372 KUHP dan/atau pemalsuan yang tertuang pada Pasal 263 KUHP.

Marthen ditetapkan tersangka pada 4 Juni 2024. Ia sempat mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut, namun ditolak Hakim PN Jakarta Selatan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya