Berita

Menteri Agama Nasaruddin Umar/RMOL

Politik

Menag: Tambah Kuota Haji Gampang, Masalahnya Kita Siap Enggak?

RABU, 12 MARET 2025 | 21:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kesiapan fasilitas jemaah mutlak sebagai syarat utama yang harus dibenahi dalam pembenahan pengelolaan haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan, penambahan kuota haji memang bisa menjadi opsi mengatasi penumpukan antrean jemaah haji Indonesia.

Namun hal itu baru bisa dilakukan jika fasilitas yang didapat jemaah sudah terjamin, salah satunya soal tempat penginapan.


"Gampang meminta kuota tambahan, tetapi kita siap enggak dengan tempat? Sementara kapling-kapling itu kan sudah terdata semuanya kan,” tegas Menag di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

“Nah itu kita akan mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Di Mina, misalnya, per centimeter pun sudah diukur, kalau tiba-tiba kita tambah (kuota haji) sekian puluh ribu misalnya, mau tidur di mana?” sambungnya.

Menurutnya, hal kecil tersebut perlu diperhitungkan dengan matang oleh pemerintah Indonesia jika ingin mengambil langkah penambahan kuota jemaah haji. 

“Nah itu harus dihitung, jadi bukan sekadar menambah kuota, tapi nanti mau tidur di mana? Hotelnya sudah penuh, kemudian di Mina tempatnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, kateringnya seperti apa,” tandasnya.

Pemerintah melalui Kemenag menyebut, total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Merujuk laman Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag per Oktober 2024, daftar tunggu haji di sejumlah daerah di Indonesia berbeda-beda.

Tercatat, daftar tunggu haji reguler paling cepat ada di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dengan waktu tunggu 14 tahun. Sementara daftar tunggu paling lama ada di Kalimantan Selatan dengan 38 tahun.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya