Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 12 Maret 2025/Ist

Politik

AHY: Konsep Tanggul Laut Raksasa Masih Dimatangkan, Tidak Boleh Tergesa-gesa

RABU, 12 MARET 2025 | 19:26 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall masih dalam tahap pematangan konsep. 

Proyek tanggul laut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman banjir rob dan abrasi di wilayah pesisir, terutama di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Kepada awak media di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa, 12 Maret 2025, AHY menekankan bahwa proyek besar ini membutuhkan perencanaan yang matang sebelum dapat direalisasikan.  


"Iya, ini terus kita susun konsep-konsep yang kita tahu juga sudah selama ini ada ya, tetapi kita harus mutakhirkan. Ini masih butuh waktu karena ini adalah sebuah proyek yang besar yang juga membutuhkan perencanaan yang matang, dan kita berharap nanti juga akan kita laporkan kepada Bapak Presiden. Jadi saat ini masih kita pelajari dan kita mutakhirkan," ujarnya. 

Menurut AHY tidak boleh ada keputusan yang diambil secara tergesa-gesa karena proyek ini melibatkan banyak pihak seperti kementerian dan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta pemerintah daerah dari Jakarta, Banten, hingga Jawa Timur.  

"Sekali ini, ini adalah sebuah proyek yang besar, kita terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian," jelasnya.  

Terkait cakupan Giant Sea Wall yang mencakup wilayah dari Banten hingga Gresik, AHY mengatakan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.  

"Tentunya nanti akan kita lihat prioritasnya, dan kita hadapkan juga kepada anggaran yang tersedia," ujarnya.  

Menurut laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti hari ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan AHY membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall.

"Kemenko IPK, Pak AHY, mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk Giant Sea Wall. Beliau diminta untuk membuat semacam satgas khusus untuk penanganan pesisir pantai utara Jawa," kata Diana.

Dikatakan bahwa Giant Sea Wall akan membentang dari Tangerang, Banten ke Gresik, Jawa Timur sepanjang 946 kilometer dengan perkiraan investasi jumbo.

Giant Sea Wall masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang ditetapkan Prabowo pada 10 Februari 2025.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya