Pemerintah Makin Tidak Transparan di Tengah Masalah Coretax

Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunda publikasi bulanan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode bulan Januari 2025 menuai kritik. 

Pasalnya, penundaan rilis data APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) terjadi di tengah ramainya pembahasan masalah sistem Coretax.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpandangan terkait langkah Sri Mulyani itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak transparan. 

“Tidak dipublikasikannya update APBN Kita makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN,” kata Bhima kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 12 Maret 2025. 

Menurut Bhima, langkah Sri Mulyani tersebut akan menurunkan kepercayaan para investor. Bagaimana tidak, baru-baru ini pemerintah mengklaim telah melakukan efisiensi anggaran. Namun di sisi lain, ada permasalahan Coretax hingga wacana penambahan anggaran untuk BPI Danantara. 

“Pemerintah makin tertutup soal kondisi fiskal,” kata Bhima.

Namun demikian, Bhima juga menuai bahwa Kemenkeu juga tengah kebingungan karena situasi penerimaan pajak sedang jatuh, sehingga khawatir sentimen pasar makin negatif.

Padahal, kata Bhima, update APBN yang dilakukan berkala menjadi penting karena perkembangan APBN menjadi referensi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), rating surat utang dan berbagai indikator makro lainnya sepanjang 2025

“Selain sebagai pijakan gambaran makro ekonomi, investor dan masyarakat juga ingin mengetahui pos belanja mana yang terdampak pemangkasan anggaran, serta perkembangan penerimaan perpajakan di tengah kompleksitas Coretax,” pungkasnya.