Berita

Jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu 12 Maret 2025/RMOL

Politik

PDIP: Hasto adalah Tahanan Politik yang Dijerumuskan

RABU, 12 MARET 2025 | 15:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini tengah menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan segera memasuki tahap persidangan pada Jumat, 14 Maret 2025.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, saat membacakan pernyataan resmi partai dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu 12 Maret 2025.

"Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan segera masuk tahap persidangan pada hari Jumat, 14 Maret 2025," tegas Ronny.


Ronny juga menambahkan, proses hukum yang sedang dijalani Hasto bukan hanya terkait perkara individu, tetapi sebagai bagian dari perjuangan politik untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

“Partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan politik untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia," kata Ronny.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan keyakinan partainya bahwa kasus yang menimpa Hasto adalah bagian dari upaya pembajakan terhadap fungsi penegakan hukum demi kepentingan politik tertentu.

Bukan tanpa alasan, kata Ronny, pihaknya juga telah menemukan sejumlah pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses hukum yang menimpa Hasto.

Ia mengungkapkan bahwa tahapan hukum yang dipaksakan dan adanya penyimpangan dalam prosedur hukum, semakin memperkuat keyakinan partai bahwa ini adalah upaya rekayasa hukum.

“Kami mengajak semua pihak untuk turut mengawal proses yang sedang berjalan saat ini, dan secara terbuka, akan diuji pada rangkaian persidangan yang dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025 nanti,” demikian Ronny.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya