Pakar Kebijakan Publik Minta Audit Menyeluruh Coretax

Pakar kebijakan publik dari UPN Achmad Nur Hidayat menuturkan pemerintah harus segera melakukan audit menyeluruh coretax.

Menurut dia, amblesnya penerimaan pajak ini imbas dari permasalahan implementasi coretax atau sistem inti administrasi perpajakan yang baru diluncurkan awal Januari 2025 lalu.

"Audit menyeluruh coretax," ucap Achmad Nur Hidayat kepada wartawan, Rabu 12 Maret 2025.

Ia menjelaskan bahwa penurunan pajak di awal 2025 ini memiliki dua makna. 

"Makna pertama adalah penurunan kemampuan riil ekonomi publik dan makna kedua adalah sinyal krisis administrasi perpajakan akibat coretax," tutupnya.

Kementerian Keuangan melaporkan hasil realisasi penerimaan pajak lewat dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 yang berisi data fiskal per Januari 2025.

Dalam dokumen APBN KiTa itu disebutkan penerimaan pajak bulan Januari 2025 turun 41,86 persen atau hanya Rp88,89 triliun dibandingkan Januari 2024 di angka Rp152,89 triliun.

Adapun total penerimaan perpajakan, yang terdiri dari pajak dan bea cukai, mencapai Rp157,31 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun 34,4 persen dibandingkan realisasi penerimaan perpajakan pada Januari 2024 sebesar Rp175,8 triliun.

Data tersebut mengurai realisasi penerimaan pajak Rp88,89 triliun pada Januari 2025 itu setara 4,06 persen dari target pajak tahun ini sebesar Rp2.189,31 triliun.

Untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp26,29 triliun pada Januari 2025.

Angka tersebut lebih tinggi daripada realisasi kepabeanan dan cukai pada Januari 2024 sebesar Rp22,91 triliun.