Komisi Eropa berencana mengurangi ketergantungan Uni Eropa (UE) pada China dan India dalam pasokan antibiotik serta obat-obatan penting lainnya melalui rancangan undang-undang Critical Medicines Act.
Dengan langkah tersebut, UE ingin memperkuat rantai pasokan untuk sekitar 270 jenis obat yang dianggap penting bagi kesehatan dan keamanan masyarakat. Daftar obat-obatan tersebut terakhir diperbarui pada Desember lalu.
Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah dorongan bagi negara-negara anggota UE untuk mengakhiri praktik tender obat generik yang hanya berfokus pada harga terendah.
Produsen obat generik Eropa menilai kebijakan ini telah memicu persaingan tidak sehat, di mana perusahaan-perusahaan Eropa sulit bersaing dengan pemasok dari China dan India.
Dikutip dari
Nikkei Asia, Rabu 12 Maret 2025, saat ini, lebih dari 80 persen bahan aktif antibiotik yang digunakan di Eropa berasal dari Asia, terutama China. Hal ini disampaikan oleh 11 menteri kesehatan Uni Eropa dalam sebuah surat yang dipublikasikan akhir pekan lalu.
Meski demikian, keputusan akhir terkait tender obat tetap berada di tangan pemerintah masing-masing negara anggota, bukan Komisi Eropa. Seorang pejabat kesehatan Eropa yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa faktor anggaran akan tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengadaan obat.
"Jika saya bisa menghemat biaya pengadaan insulin, saya akan melakukannya. Setiap euro yang dihemat dapat dialokasikan untuk perawatan pasien kanker atau penyakit neurodegeneratif," ujarnya.
Dalam rancangan aturan ini, Komisi Eropa meminta agar pemerintah negara anggota mempertimbangkan faktor selain harga dalam memilih pemasok obat. Namun, jika ada alasan yang kuat berdasarkan analisis pasar dan pertimbangan anggaran, pemilihan berdasarkan harga masih dimungkinkan.
Meskipun langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi obat di Eropa, masih ada keraguan apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa perubahan besar dalam rantai pasokan farmasi.
Sejak dua tahun lalu, Komisi Eropa telah mengusulkan reformasi industri farmasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses obat-obatan baru dan generik. Namun, hingga saat ini, perubahan tersebut belum disahkan menjadi undang-undang.
