Berita

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri/Ist

Bisnis

Minta Maaf, Dirut Pertamina: Ini Tanggung Jawab Saya

RABU, 12 MARET 2025 | 13:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sebuah tanggung jawab besar diambil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri terkait situasi internal perusahaan yang sedang tersandung kasus hukum.

Meskipun kasus dugaan rasuah di Pertamina terjadi sebelum ia menjabat, namun Simon menegaskan tetap bertanggung jawab karena telah diberi amanah.

“Saya hadir untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. 


Sebagai pemimpin yang diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif dan perbaikan internal agar kepercayaan publik terhadap Pertamina dapat dipulihkan. 

"Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon. 

Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024. 
   
“Kami sangat mendukung proses penegakan hukum oleh Kejagung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
 
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah membentuk crisis center untuk mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, serta memantau potensi risiko bisnis dan operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menangani berbagai tantangan di masa depan. 
 
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa.

Simon menegaskan, penting untuk memisahkan proses hukum yang sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang menopang perekonomian nasional.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya