Yandri Ungkap Dana Desa jadi Bancakan Oknum Judol

Beberapa tahun terakhir ini dana desa menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk judi online. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mendampingi dana desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

"Kami datang ke KPK ingin melakukan kerja sama yang erat untuk melakukan pencegahan kebocoran dana desa dan lain-lainnya. Karena berdasarkan evaluasi beberapa tahun terakhir, dana desa itu banyak yang dibancak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di antaranya untuk judi online, ada juga website fiktif, dan lain sebagainya," kata Yandri kepada wartawan.

Ia memastikan, pihaknya akan melakukan MoU dengan KPK untuk memastikan rupiah per rupiah dana negara yang meluncur ke desa bisa dipertanggungjawabkan.

"Jadi inti pokoknya, kami berterima kasih kepada KPK yang sudah menerima kami untuk melakukan kerja sama dalam hal pencegahan atau melakukan tindakan-tindakan preventif, sehingga dana desa atau yang lain-lainnya itu tidak dibancak," terang Yandri.

Apalagi, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ketat agar mimpi besar Prabowo melalui Asta Cita yang keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat terwujud.

"Nah oleh karena itu, perlu kerja sama semua pihak, termasuk kami butuh pendampingan atau kerja sama yang erat dengan KPK," pungkas politikus PAN tersebut.